TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Klaim ketersediaan stok dan kuota bahan bakar minyak (BBM) yang disebut aman di Gorontalo mendapat sorotan dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Kota Gorontalo.
KAMMI menilai kondisi di lapangan justru menunjukkan persoalan berbeda. Antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) masih terjadi dan bahkan berdampak terhadap kelancaran lalu lintas.
Ketua Bidang Kebijakan Publik KAMMI Kota Gorontalo, Reza Saad, mengatakan persoalan BBM bersubsidi tidak bisa lagi dipandang sebagai persoalan kelangkaan biasa.
Menurut dia, persoalan distribusi BBM telah menimbulkan dampak berantai, mulai dari kemacetan hingga terganggunya aktivitas masyarakat yang bergantung pada BBM sebagai kebutuhan produksi.
“Antrean panjang ini tidak jarang memakan badan jalan utama, titik-titik krusial seperti kawasan Patung Saronde dan SPBU Andalas menjadi pusat penumpukan kendaraan yang paling disorot, ini memicu kemacetan arus lalu lintas,” ungkap Reza.Rabu/16/09/26.
KAMMI Pertanyakan Klaim Stok BBM Aman
Reza juga mempertanyakan perbedaan antara informasi mengenai ketersediaan BBM dengan kondisi yang disaksikan masyarakat.
Sebelumnya, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan bahwa kuota dan stok BBM secara nasional maupun regional berada dalam kondisi aman dan mencukupi.
Namun, menurut Reza, kondisi tersebut perlu dijelaskan lebih jauh karena antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah SPBU.
“Jika DPRD dan pertamina mengklaim stok BBM aman, mengapa antrean panjang masih terus terjadi setiap hari tanpa henti?” katanya.
Ia menduga persoalan antrean tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan. Reza menilai tata kelola distribusi serta ketepatan sasaran penyaluran BBM bersubsidi juga perlu diperiksa.
“Ada kecurigaan kuat bahwa persoalan ini bukan semata-mata karena kekurangan pasokan mutlak, melainkan akibat lemahnya tata kelola distribusi, adanya kebocoran alokasi, atau tidak tepat sasarannya penyaluran BBM bersubsidi (seperti Pertalite) kepada pihak-pihak yang tidak berhak,” terangnya.
Menurut Reza, ketidakpastian mengenai ketersediaan BBM juga dapat memicu kepanikan masyarakat.
Kekhawatiran kehabisan bahan bakar, kata dia, berpotensi mendorong sebagian masyarakat membeli atau mengisi BBM dalam jumlah lebih banyak dari kebutuhan normal.
Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin menekan rantai pasokan dan memperpanjang antrean di SPBU.
Nelayan dan Petani Ikut Terdampak
KAMMI juga menyoroti dampak persoalan BBM terhadap sektor ekonomi masyarakat, khususnya nelayan dan petani.
Bagi kedua kelompok tersebut, BBM tidak hanya digunakan untuk mobilitas, tetapi menjadi bagian penting dalam aktivitas produksi.
Reza menilai persoalan distribusi BBM di perkotaan harus dilihat dalam konteks yang lebih luas karena dampaknya dapat menjalar hingga sektor pangan.
“Ketika nelayan tidak bisa melaut dan petani kesulitan menggarap lahan akibat krisis bahan bakar, rantai pasokan pangan lokal terancam, harga komoditas berpotensi merangkak naik, dan kesejahteraan masyarakat kecil di pedesaan maupun pesisir terjun bebas,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum KAMMI PD Kota Gorontalo, Syahran Taim, mengatakan persoalan BBM merupakan kepentingan publik yang membutuhkan penanganan serius dan terbuka.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo, DPRD, Pertamina, dan kepolisian membentuk tim pengawasan terpadu di setiap SPBU.
Menurut Syahran, pengawasan tersebut diperlukan untuk memastikan penyaluran Pertalite dan BBM bersubsidi lainnya tepat sasaran sekaligus mencegah penyalahgunaan distribusi.
Ia juga meminta pengelola SPBU memperbaiki pelayanan, termasuk mempercepat proses transaksi serta mengatur jalur keluar-masuk kendaraan agar antrean tidak meluber ke badan jalan.
Selain pengawasan di lapangan, Syahran mendorong Pertamina membuka informasi mengenai stok BBM secara berkala kepada masyarakat.
“Transparansi ini sangat krusial guna meredam kecemasan sosial, membangun kembali kepercayaan publik, dan mencegah tindakan panic buying di tengah masyarakat Gorontalo,” tutupnya.
