TABAYYUN.CO.ID, KABUPATEN GORONTALO – Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo melakukan inspeksi lapangan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pentadio Barat di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Sabtu (6/6/2026).
Kunjungan tersebut difokuskan pada pengawasan sistem Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang digunakan oleh SPPG sebagai bagian dari upaya memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan memperhatikan aspek lingkungan.
Dalam peninjauan tersebut, pimpinan dan anggota Komisi I melihat langsung proses pengelolaan limbah yang diterapkan oleh pihak pengelola. Langkah itu dilakukan untuk memastikan seluruh sistem berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan dampak bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, menilai pengelolaan air limbah di SPPG Pentadio Barat telah menunjukkan hasil yang positif. Menurutnya, sistem yang diterapkan saat ini telah tertata dengan baik dan mencerminkan keseriusan pengelola dalam memenuhi standar pengelolaan limbah.
“Pengelolaan air limbah yang baik harus dipertahankan secara berkelanjutan. Jangan sampai muncul persoalan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat di sekitar,” ujarnya.
Meski memberikan apresiasi, Umar mengingatkan agar pengawasan terhadap sistem IPAL terus dilakukan secara konsisten. Ia menilai potensi munculnya bau tidak sedap harus diantisipasi sejak dini agar tidak menimbulkan keluhan warga yang dapat berdampak pada pemberian sanksi kepada pengelola.
SPPG Pentadio Barat yang dikelola Yayasan Kumala Zava Group saat ini memiliki peran penting dalam program pemenuhan gizi masyarakat. Fasilitas tersebut melayani sebanyak 2.529 penerima manfaat yang berasal dari 12 satuan pendidikan.
Selain peserta didik, layanan yang diberikan juga menjangkau kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang menjadi sasaran program peningkatan gizi.
Melalui kunjungan lapangan ini, DPRD Provinsi Gorontalo berharap pengelolaan limbah di SPPG Pentadio Barat terus ditingkatkan sehingga pelayanan kepada ribuan penerima manfaat dapat berjalan optimal tanpa mengabaikan aspek kesehatan lingkungan.
Komisi I juga menekankan pentingnya menjaga standar operasional pengelolaan IPAL sebagai bagian dari komitmen menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.
