TABAYYUN.CO.ID, BONE BOLANGO — Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo meninjau sejumlah lokasi yang disiapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tunggulo, Kecamatan Tilongkabila, Kabupaten Bone Bolango, Rabu (2/9/2026).
Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Dr. Hj. Espin Tulie, bersama sejumlah anggota Komisi III.
Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus melihat langsung potensi pengembangan lokasi yang nantinya akan digunakan sebagai kompleks Sekolah Rakyat.
Dalam kunjungan itu, rombongan Komisi III melihat beberapa alternatif lahan di wilayah Desa Tunggulo, termasuk kawasan yang berada di perbatasan dengan Desa Huluduotuo.
Dari hasil pemantauan di lapangan, luas lahan yang tersedia saat ini diperkirakan telah mencapai lebih dari 5 hektare. Luasan tersebut masih berpeluang diperluas hingga sekitar 10 hektare atau bahkan lebih.
Espin Tulie mengatakan, kepastian lahan menjadi salah satu aspek utama yang harus diselesaikan sejak awal. Menurutnya, kebutuhan lahan tidak hanya untuk pembangunan gedung, tetapi juga harus mempertimbangkan ruang pengembangan fasilitas Sekolah Rakyat di masa mendatang.
“Lahan ini cukup potensial. Kita melihat ada lebih dari 5 hektare yang tersedia dan masih memungkinkan untuk dikembangkan. Sementara kebutuhan lahan untuk kompleks Sekolah Rakyat berada pada kisaran 7 sampai 10 hektare,” ujar Espin.
Selain luasan, Komisi III juga menyoroti sejumlah aspek lain, seperti status dan legalitas lahan, akses menuju lokasi, kesiapan kawasan serta kesesuaiannya dengan rencana pembangunan.
Hal tersebut dinilai penting agar proses pembangunan nantinya tidak menghadapi persoalan administrasi maupun teknis.
Dalam pembahasan bersama, Komisi III turut mencermati kebutuhan anggaran untuk pembebasan lahan.
Kebutuhan dana sementara diperkirakan sekitar Rp3 miliar. Namun, besaran tersebut masih bergantung pada luasan lahan yang ditetapkan serta hasil proses pengadaan dan penilaian.
Espin menyebutkan, dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 masih terdapat anggaran sekitar Rp1 miliar lebih yang berpotensi digunakan untuk mendukung tahap awal pembebasan lahan.
Jika kebutuhan belum dapat dipenuhi seluruhnya pada tahun berjalan, pembiayaan akan dilanjutkan melalui APBD 2027.
“Yang penting prosesnya kita mulai dan kita pastikan perencanaannya jelas. Kalau anggaran yang tersedia tahun ini belum mencukupi untuk keseluruhan kebutuhan, maka kekurangannya akan kita lanjutkan pada penganggaran tahun 2027,” jelasnya.
Komisi III berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Bone Bolango dapat segera diwujudkan. Fasilitas tersebut dinilai dapat memperluas kesempatan masyarakat memperoleh akses pendidikan sekaligus menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Gorontalo.
Keberadaan Sekolah Rakyat di Bone Bolango juga diharapkan melengkapi fasilitas serupa yang telah dikembangkan di wilayah Wonosari.
Melalui monitoring tersebut, Komisi III menegaskan akan terus mengawal tahapan persiapan pembangunan, khususnya terkait kesiapan lahan, legalitas, serta dukungan pembiayaan.
Pengawasan dilakukan agar seluruh proses berjalan terencana, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
