Tabayyun.co.id, GORONTALO — Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo meninjau langsung proyek pengerukan Sungai Alopohu di Desa Limehe Timur, Kabupaten Gorontalo. Kegiatan itu dipimpin Ketua Komisi III, Espin Tulie, bersama anggota dewan untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai rencana.
Kunjungan lapangan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan terhadap program normalisasi sungai yang diharapkan mampu mengurangi ancaman banjir sekaligus memulihkan lahan pertanian warga.
“Komisi III turun langsung untuk melihat kondisi di lapangan sekaligus memastikan bahwa pengerukan Sungai Alopohu ini benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama petani yang selama ini terdampak,” ujar Espin Tulie.
Pengerukan dilakukan di sejumlah titik. Wilayah Kecamatan Limboto Barat mencakup Desa Tenilo dan Tunggulo, sedangkan Kecamatan Tabongo meliputi Desa Ilomangga, Teratai, dan Limehe Timur.
Selain itu, pekerjaan juga menyasar kawasan Tangkobo di Desa Kemiri. Langkah ini dilakukan untuk melindungi jembatan dari risiko abrasi serta luapan air saat musim hujan.
Salah satu target utama proyek tersebut ialah mengembalikan fungsi sekitar 1.200 hektare lahan persawahan yang selama hampir tujuh tahun tidak tergarap optimal. Genangan air berkepanjangan membuat sebagian lahan beralih fungsi menjadi perkebunan.
Normalisasi aliran Sungai Alopohu juga diharapkan dapat menekan banjir di wilayah Limboto, Limboto Barat, Tabongo, hingga Batudaa. Jika aliran air kembali lancar, aktivitas masyarakat diproyeksikan kembali normal.
Saat ini, empat unit ekskavator dikerahkan di kawasan muara Danau Limboto guna mempercepat proses pengerukan. Namun, satu alat berat dilaporkan sempat tenggelam dan masih dalam tahap evakuasi.
Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo turut memberikan apresiasi kepada Balai Sungai Wilayah II Gorontalo karena dinilai cepat menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah.
Warga berharap proyek tersebut terus berlanjut dan memberi dampak langsung bagi sektor pertanian.
“Petani saat ini sangat membutuhkan perhatian yang serius. Kami sering menghadapi berbagai kendala, namun tidak selalu memiliki ruang untuk menyuarakan kesulitan yang kami alami,” kata salah satu warga.
Masyarakat juga meminta adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada petani, khususnya di wilayah Tenilo, Tunggulo, dan Bolihuangga.
