La Ode Dukung Forum Media Parlemen Puncak Botu, Tapi Ingatkan Fungsi Kontrol Pers

TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo La Ode Haimudin menyambut terbentuknya Forum Media Parlemen Puncak Botu.

Namun, dukungan tersebut disertai pesan agar kebersamaan para jurnalis dalam forum tidak mengurangi independensi dan fungsi kontrol pers terhadap lembaga legislatif.

La Ode menilai forum yang dibentuk oleh para pekerja media yang selama ini meliput aktivitas DPRD Provinsi Gorontalo tersebut dapat menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi sekaligus meningkatkan profesionalisme jurnalistik.

“Saya mendukung terbentuknya Forum Media Parlemen Puncak Botu. Kehadiran forum ini merupakan langkah positif untuk memperkuat kebersamaan, komunikasi dan koordinasi teman-teman media yang selama ini menjalankan tugas jurnalistik di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo,” kata La Ode Haimudin di Gorontalo.

Menurut La Ode, intensitas pertemuan antara wartawan dan anggota DPRD tidak boleh mengaburkan posisi masing-masing.

DPRD memiliki mandat sebagai lembaga perwakilan rakyat, sementara pers bertugas mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap lembaga publik.

Baca Juga :  DPRD Provinsi Gorontalo Terima Kunjungan Kerja Kajati Gorontalo

“DPRD dan pers mempunyai tugas dan peran masing-masing. DPRD menjalankan mandat sebagai lembaga perwakilan rakyat, sedangkan pers menjalankan fungsi jurnalistik dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, hubungan yang dibangun harus saling menghargai dan saling menguatkan,” ujarnya.

La Ode mengatakan keberadaan media sangat penting bagi DPRD. Berbagai aktivitas legislatif, mulai dari rapat, pembahasan kebijakan, penyerapan aspirasi hingga keputusan politik, membutuhkan kerja jurnalistik agar diketahui masyarakat.

Meski demikian, ia menegaskan peran wartawan tidak boleh berhenti sebagai penyampai informasi lembaga.

La Ode justru meminta media tetap kritis apabila menemukan kebijakan atau pelaksanaan tugas DPRD yang perlu mendapatkan koreksi.

“Saya berharap teman-teman pers tidak hanya menjadi mitra strategis DPRD dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga tetap menjalankan fungsi kontrol. Jika ada kebijakan atau pelaksanaan tugas DPRD yang perlu mendapat kritik, tentu silakan dikritisi secara profesional, objektif dan berdasarkan fakta,” katanya.

Ia menilai kritik yang disampaikan berdasarkan fakta dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPRD untuk memperbaiki kinerja.

Baca Juga :  Sekwan DPRD Provinsi Gorontalo: Media Adalah Mitra Strategis Keterbukaan Informasi Publik

“DPRD membutuhkan masukan dan kritik. Selama kritik itu disampaikan secara objektif, proporsional dan berdasarkan data, tentu menjadi hal yang positif,” ujarnya.

“Media dapat menjadi bagian penting dalam memberikan kontrol sehingga kami dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki berbagai kekurangan,” lanjutnya.

La Ode juga berharap Forum Media Parlemen Puncak Botu tidak sekadar menjadi wadah berkumpul atau simbol solidaritas wartawan.

Menurutnya, forum tersebut harus memiliki program yang dapat meningkatkan kapasitas serta kualitas kerja jurnalistik anggotanya.

Solidaritas, kata dia, harus berjalan beriringan dengan profesionalisme dan independensi pers.

“Harapan saya, Forum Media Parlemen Puncak Botu menjadi wadah yang solid dan profesional serta tetap menjaga independensi pers,” katanya.

“Jangan hanya berhenti sebagai simbol kebersamaan, tetapi harus memberikan manfaat bagi teman-teman media, DPRD dan tentu saja masyarakat Gorontalo,” tambahnya.

Ia juga menilai komunikasi yang sehat antara media dan DPRD dapat memperkuat keterbukaan informasi publik di lingkungan parlemen.

Baca Juga :  Apresiasi Program Presiden Prabowo dalam Ketahanan Pangan, Moh Ikbal Al Idrus : Gorontalo Punya Potensi Besar Jadi Lumbung Jagung Nasional

Forum Media Parlemen Puncak Botu diharapkan menjadi ruang komunikasi yang terbuka tanpa mengganggu kebebasan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik maupun akses terhadap informasi.

Bagi La Ode, DPRD dan pers pada akhirnya memiliki titik temu yang sama, yakni kepentingan masyarakat.

DPRD bertugas memperjuangkan aspirasi rakyat, sedangkan pers memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sehingga publik dapat menilai pelaksanaan mandat tersebut.

“Yang paling utama tetap kepentingan masyarakat. DPRD bekerja membawa dan memperjuangkan aspirasi rakyat, sementara pers memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar mengenai apa yang dikerjakan wakil rakyat,” ujarnya.

Karena itu, La Ode berharap forum tersebut mampu menjaga dua fungsi sekaligus: menjadi mitra komunikasi DPRD dan tetap menjadi bagian dari kontrol publik.

“Karena itu, saya mendukung Forum Media Parlemen Puncak Botu sebagai mitra strategis sekaligus elemen kontrol yang konstruktif bagi DPRD Provinsi Gorontalo,” katanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *