TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Lembaga Pengawas Pemerintahan dan Pembangunan Gorontalo (LP3G) memperkuat keterlibatannya dalam persiapan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) melalui pembentukan tim survei dan sosialisasi di Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo.
Ketua LP3G, Deno Djarai, mengatakan lembaganya mendapat kepercayaan untuk terlibat sebagai organisasi nonpemerintah atau Non-Governmental Organization (NGO) yang menjalankan fungsi pengawasan eksternal dalam program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut.
Keterlibatan itu diarahkan untuk menjembatani komunikasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, terutama dalam proses penyiapan calon lokasi pembangunan KNMP.
Menurut Deno, sosialisasi menjadi bagian penting untuk mencegah kesalahpahaman yang berpotensi memicu penolakan masyarakat terhadap rencana pembangunan, khususnya ketika lokasi yang diusulkan berkaitan dengan persoalan lahan.
“Kadang-kadang kemarin terjadi penolakan. Salah satu contoh seperti lahan bermasalah. Nah, kenapa bermasalah? Karena di tingkat pemerintah itu tidak ada keterlibatan daripada masyarakat,” kata Deno. Kamis,29/10/26.
Ia menjelaskan, NGO bertugas berkoordinasi dengan pemerintah daerah, mulai dari tingkat kabupaten dan kota hingga kecamatan serta desa.
Koordinasi tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai rencana pembangunan di wilayah mereka.
Deno juga menekankan pentingnya keterlibatan media dalam menyampaikan informasi kepada publik. Menurutnya, komunikasi yang baik antara pemerintah, NGO, dan media dapat membantu mengurangi risiko miskomunikasi selama proses persiapan program berlangsung.
“Media itu adalah merupakan salah satu mitra di dalam melakukan kerjasama yang baik sehingga terselenggaranya kerjasama yang tidak terjadi miskomunikasi, tidak ada penolakan,” ujarnya.
Libatkan 22 Tenaga Ahli Teknik
Dalam pelaksanaan tugasnya di Gorontalo, LP3G memperoleh cakupan 16 titik yang tersebar di Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo.
Untuk mendukung pekerjaan tersebut, LP3G membentuk tim yang terdiri dari 22 orang. Tim ini disiapkan untuk membantu proses survei dan penilaian calon lokasi berdasarkan kebutuhan teknis di lapangan.
Deno menjelaskan, tim tersebut melibatkan tenaga ahli berlatar belakang teknik, terdiri dari 12 orang lulusan strata dua (S2) bidang teknik dan 10 orang lulusan strata satu (S1) bidang teknik.
Pemilihan tenaga ahli teknik dimaksudkan agar proses survei dan penilaian lokasi dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pembangunan.
“Barang ini harus diolah oleh yang ahlinya dan bidangnya,” kata Deno saat menjelaskan alasan pelibatan tenaga ahli dalam tim survei.
Selain aspek teknis, LP3G juga menyiapkan pendekatan komunikasi dengan melibatkan media profesional untuk mendukung penyusunan konsep sosialisasi kepada masyarakat.
Cegah Penolakan Sejak Tahap Perencanaan
Deno menilai, keberhasilan pembangunan KNMP tidak hanya ditentukan oleh kesiapan infrastruktur, tetapi juga oleh keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan.
Sosialisasi yang dilakukan sebelum pembangunan dimulai diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tujuan program, rencana lokasi, serta manfaat yang ingin dicapai bagi masyarakat pesisir.
Pendekatan tersebut juga menjadi langkah untuk mengidentifikasi potensi persoalan sejak awal, termasuk masalah lahan dan penerimaan masyarakat terhadap rencana pembangunan.
Melalui kolaborasi dengan unsur perguruan tinggi, termasuk Universitas Negeri Gorontalo (UNG), serta dukungan pemerintah daerah dan media, proses penyiapan calon lokasi KNMP diharapkan berlangsung lebih terarah.
Dengan demikian, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya berfokus pada penyediaan fasilitas perikanan, tetapi juga memperhatikan kondisi sosial masyarakat, kesiapan lokasi, dan keberlanjutan manfaat ekonomi bagi nelayan.
Keterlibatan LP3G menjadi salah satu upaya untuk memperkuat komunikasi dan pengawasan eksternal dalam tahapan persiapan program tersebut di Gorontalo.
