Mahasiswa Bisa Laporkan Pelanggaran Siaran, Ini Penjelasan Wakil Ketua KPID Gorontalo

TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Gorontalo mendorong mahasiswa agar lebih cerdas dan kritis dalam menggunakan media digital, sekaligus berperan aktif menangkal penyebaran informasi bohong atau hoaks.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Ketua KPID Provinsi Gorontalo, Fahrudin Salilama, dalam kegiatan sosialisasi literasi media bertema “Cerdas Bermedia: Menangkal Hoaks dan Menjadi Mahasiswa Kritis di Era Digital” yang berlangsung di Kampus Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo (UNUGO), Selasa (17/11/2026).

Fahrudin mengungkapkan, edukasi mengenai literasi media masih sangat dibutuhkan di kalangan mahasiswa. Sebab, berdasarkan interaksi dalam kegiatan tersebut, masih ditemukan peserta yang belum memahami jenis-jenis pelanggaran penyiaran maupun tugas KPID dalam mengawasi lembaga penyiaran.

“Poin pertama tentu edukasi terhadap teman-teman mahasiswa ternyata masih banyak mahasiswa yang belum kenal dan belum paham apa saja jenis pelanggarannya mengenai tayangan siaran yang dinilai bermasalah. bahkan, tugas dari KPID juga ada yang belum tahu. Olehnya, kami datang kesini melakukan edukasi,” ungkap Fahrudin.

Baca Juga :  Jika Aldi Uloli Tak Jadi Maju, Dua Figur Ini Berpeluang Rebut Kursi Ketua Kadin Gorontalo: Bukan Fauzan dan Andi

Ia menjelaskan, kegiatan edukasi tersebut merupakan bagian dari strategi KPID untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai pengawasan penyiaran. Sasaran sosialisasi tidak hanya perguruan tinggi, tetapi juga sekolah menengah atas (SMA).

Pembagian wilayah dan sasaran edukasi dilakukan di antara tujuh komisioner KPID Gorontalo agar informasi mengenai literasi media dapat menjangkau masyarakat di wilayah kota maupun kabupaten.

Menurut Fahrudin, antusiasme mahasiswa terlihat dari sejumlah pertanyaan yang muncul dalam sesi diskusi. Salah satu hal yang menjadi perhatian peserta adalah bagaimana prosedur melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan lembaga penyiaran.

Baca Juga :  Kepemimpinan yang Berkelanjutan: Haruskah Organisasi Bergantung Pada Figur yang Sama?

Menanggapi hal tersebut, ia menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyampaikan laporan secara langsung kepada KPID, melalui media sosial, maupun menghubungi kontak resmi lembaga tersebut.

Pelapor perlu menyertakan informasi yang jelas, seperti jenis pelanggaran, nama lembaga penyiaran, serta waktu kejadian, termasuk jam atau menit tayangan yang diduga melanggar aturan.

“Saya, sudah menyampaikan tahapannya bisa menyampaikan secara langsung ke kita lewat media sosial atau bisa menghubungi kontak personnya kami KPID. Itu bisa menyampaikan pelanggaran jenis apa yang mungkin didapati dan di lembaga penyiaran apa dan di jam atau menit berapa terjadi kira-kira ada terjadinya pelanggaran, sehingganya kami melakukan cross check kembali di data kami apakah benar terjadi ada jenis pelanggaran,” jelasnya.

Baca Juga :  Buntut Lapas Mewah Cibinong, Wisnu Hani Putranto Dicopot, LHKPN Ungkap Dua Kendaraan

Setelah menerima laporan, KPID akan melakukan pemeriksaan terhadap data siaran untuk memastikan kebenaran dugaan pelanggaran tersebut. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, lembaga penyiaran terkait akan dipanggil untuk dimintai klarifikasi sesuai mekanisme yang berlaku.

Fahrudin berharap, melalui sosialisasi tersebut mahasiswa semakin memahami hak dan perannya dalam mengawasi penyiaran. Tidak hanya menjadi konsumen informasi, mahasiswa juga diharapkan mampu menjadi pengguna media yang kritis, cermat dalam memilah informasi, serta bertanggung jawab dalam menyebarkan konten di ruang digital.

Dengan demikian, literasi media tidak berhenti pada pemahaman terhadap bahaya hoaks, tetapi juga mendorong keterlibatan generasi muda dalam mewujudkan ekosistem informasi dan penyiaran yang sehat di Gorontalo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *