TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Ketua Petani Nasdem Gorontalo, Mikson Yapanto, meminta para pengusaha dan pedagang jagung tetap membeli hasil panen petani dengan harga pasar yang dinilai layak, yakni di atas Rp7.000 per kilogram.
Mikson menyoroti kebijakan pembelian jagung yang mengacu pada ketentuan pemerintah sebesar Rp5.500 per kilogram.
Menurut Politisi Nasdem Gorontalo itu, ketentuan tersebut perlu disikapi secara bijak agar tidak merugikan petani yang saat ini dapat menjual jagung dengan harga lebih tinggi.
Berdasarkan informasi yang diterimanya, harga pembelian jagung di tingkat petani Gorontalo saat ini mencapai Rp7.200 per kilogram untuk kadar air 16 persen.
Namun, pemberlakuan Surat Edaran Dari Badan Pangan Nasional yang Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 November 2026 ditandatangani oleh Kepala Badan pangan Nasional Republik Indonesia, Deputi bidang Ketersediaan dan Stabilitas pangan Brigjen Pol. Hermawan,S.I.K.,M.M.
Surat Edaran Nomor 457 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan harga pangan pokok tertentu memunculkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha.
Dalam surat edaran tersebut, pemerintah menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan. Pelanggaran dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, denda, hingga rekomendasi pencabutan dan pencabutan izin usaha.
Bahkan, apabila hasil pengawasan menemukan bukti awal tindak pidana di bidang pangan, persoalan tersebut dapat diteruskan kepada aparat penegak hukum. Ancaman hukumannya berupa pidana penjara paling lama 7 ( Tujuh ) Tahun Pidana dan denda maksimal Rp1,5 miliar.
“Situasi ini menjadi perhatian karena di satu sisi pedagang ingin membeli jagung petani berdasarkan harga pasar, sementara di sisi lain terdapat ketentuan pemerintah yang harus dipatuhi,” Ucap Mikson.
Mikson pun yang juga Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo mengimbau, para pengusaha jagung agar tidak mengabaikan kepentingan petani dalam menentukan harga pembelian.
Ia menegaskan, hasil panen petani harus dihargai secara wajar, terlebih ketika harga pasar masih berada di atas Rp7.000 per kilogram.
Menurutnya, keberlangsungan usaha perdagangan jagung harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap kesejahteraan petani.
“Persoalan ini membutuhkan kejelasan dari pemerintah mengenai penerapan ketentuan harga, khususnya ketika harga pasar di tingkat petani berada di atas angka yang tercantum dalam kebijakan,” ujarnya.
Dengan demikian, kebijakan pengendalian harga pangan tidak justru menimbulkan persoalan baru yang dapat menghambat penyerapan hasil panen jagung di Gorontalo.
