TABAYYUN.CO.ID, JAKARTA – Posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai menjadi sorotan di tengah berkembangnya wacana pemakzulan di parlemen. Persoalan dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) turut mewarnai dinamika politik tersebut.
Di tengah menguatnya isu pemakzulan, muncul pula kabar mengenai kemungkinan Gibran melepaskan jabatan wakil presiden. Situasi ini membuka ruang bagi sejumlah kemungkinan politik yang dapat memengaruhi keberlanjutan kepemimpinannya bersama Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Arya Fernandes, memetakan sedikitnya tiga kemungkinan yang dapat terjadi dalam perkembangan politik tersebut.
Ketiga skenario itu meliputi DPR melanjutkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) hingga berujung pada pemakzulan, Gibran memilih mengundurkan diri, atau tercapai kesepakatan politik antarelite sehingga dirinya tetap menduduki kursi wakil presiden.
“Dengan politik Indonesia yang sangat dinamis, cukup sulit untuk menentukan skenario mana yang paling mungkin terjadi,” ujar Arya dalam analisis politiknya, Selasa (10/11/2026).
Skenario Pertama: Pemakzulan Bisa Berlangsung hingga Sembilan Bulan
Kemungkinan pertama adalah DPR meneruskan proses politik melalui penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.
Jika jalur ini ditempuh, prosesnya diperkirakan membutuhkan waktu sekitar enam hingga sembilan bulan. Tahapannya melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, MK, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Di tingkat DPR, usulan Hak Menyatakan Pendapat harus diajukan sekurang-kurangnya 25 anggota. Usulan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk memperoleh persetujuan sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Persyaratannya tidak ringan. Rapat harus dihadiri sedikitnya dua pertiga dari total anggota DPR, sedangkan persetujuan harus diperoleh dari sekurang-kurangnya dua pertiga anggota yang hadir.
Jika usulan diterima, DPR dapat membentuk panitia khusus (pansus) untuk mendalami persoalan dan menyusun hasil pembahasan.
Temuan pansus selanjutnya dibawa kembali ke rapat paripurna. Apabila memperoleh persetujuan sesuai ambang batas yang ditentukan, DPR dapat meneruskan pendapatnya kepada MK.
Pada tahap ini, MK memiliki kewenangan memeriksa dan memutus pendapat DPR. Pasal 7B UUD 1945 mengatur bahwa MK wajib menyelesaikan pemeriksaan tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan diterima.
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses selanjutnya dapat diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan akhir.
Sidang MPR harus memenuhi ketentuan kuorum, yakni dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah anggota. Keputusan pemberhentian juga membutuhkan persetujuan sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir.
Presiden dan/atau wakil presiden yang menjadi objek usulan pemberhentian harus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan sebelum keputusan diambil.
Dengan mekanisme tersebut, wacana pemakzulan tidak otomatis berujung pada pemberhentian. Dukungan politik dan terpenuhinya seluruh persyaratan konstitusional menjadi faktor penentu hingga tahap akhir.
Skenario Kedua: Gibran Memilih Mengundurkan Diri
Kemungkinan berikutnya adalah Gibran mengambil keputusan mundur dari jabatan wakil presiden.
Arya menilai opsi tersebut akan menjadi perkembangan politik yang mengejutkan. Sebab, pengunduran diri seorang wakil presiden bukan keputusan sederhana dan membutuhkan situasi politik yang sangat kuat sebagai latar belakangnya.
“Skenario ini paling mengejutkan bila terjadi. Butuh kondisi politik yang besar yang dapat membuat Wakil Presiden mengundurkan diri,” kata Arya.
Indonesia pernah memiliki pengalaman serupa ketika Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden pada 1956.
Saat itu, keputusan Hatta tidak terlepas dari perbedaan pandangan dan dinamika hubungan politik dengan Presiden Soekarno.
Jika skenario pengunduran diri Gibran benar-benar terjadi, persoalan politik tidak serta-merta selesai. Pemerintah dan lembaga negara harus menghadapi konsekuensi konstitusional terkait pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.
Skenario Ketiga: Kesepakatan Politik, Gibran Tetap Bertahan
Skenario ketiga adalah meredanya tekanan politik terhadap Gibran. Dalam kemungkinan ini, DPR tidak meneruskan proses Hak Menyatakan Pendapat dan Gibran tetap menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
Situasi tersebut bisa terjadi apabila kekuatan politik di parlemen tidak mencapai kesepakatan untuk melanjutkan usulan pemakzulan.
Ada beberapa kemungkinan yang dapat membuka jalan bagi skenario ini. Di antaranya, dukungan anggota DPR tidak memenuhi persyaratan, pimpinan partai politik memilih menghindari eskalasi konflik, atau tercapai kesepahaman di antara elite politik yang memiliki pengaruh terhadap pemerintahan.
Hubungan politik antara Prabowo dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo juga menjadi salah satu variabel yang berpotensi memengaruhi perkembangan situasi.
Apabila kesepakatan tersebut tercapai, wacana pemakzulan berpeluang berhenti tanpa mengubah posisi Gibran dalam pemerintahan.
Prabowo, Pimpinan Partai, dan Pemilu 2029 Jadi Penentu
Arya melihat perkembangan ketiga skenario tersebut tidak bisa dilepaskan dari sejumlah faktor politik.
Pertama, sikap Presiden Prabowo Subianto. Sebagai kepala pemerintahan, keputusan dan kalkulasi politik Prabowo akan memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas pemerintahan.
Prabowo harus mempertimbangkan berbagai konsekuensi apabila proses pemakzulan diteruskan ataupun dihentikan. Termasuk di dalamnya hubungan politik dengan Gibran dan Jokowi.
Kedua, posisi pimpinan DPR serta pimpinan partai politik. Dukungan terhadap usulan pemakzulan tidak cukup hanya datang dari sejumlah anggota parlemen. Diperlukan konsolidasi kekuatan politik agar proses tersebut dapat melewati setiap tahapan.
Ketiga, kepentingan politik jangka panjang menjelang Pemilu 2029.
Partai politik tentu akan memperhitungkan dampak setiap keputusan terhadap peta kekuatan dan peluang politik pada kontestasi mendatang.
Karena itu, perkembangan isu pemakzulan Gibran tidak semata-mata ditentukan oleh persoalan hukum. Pertarungan kepentingan, komunikasi antarelite, serta arah koalisi politik akan ikut menentukan kelanjutannya.
Pada akhirnya, ketiga kemungkinan tersebut membawa konsekuensi berbeda bagi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Jika jalur pemakzulan diteruskan, proses konstitusional panjang harus dilalui. Jika Gibran mengundurkan diri, pemerintah harus menghadapi persoalan pengisian jabatan wakil presiden.
Namun, jika kompromi politik tercapai, Gibran berpeluang tetap bertahan hingga akhir masa jabatannya.
Hingga kini, arah politik tersebut masih sulit dipastikan. Keputusan para elite di parlemen dan sikap Presiden Prabowo akan menjadi bagian penting dalam menentukan masa depan posisi Gibran di pemerintahan.
