Tabayyunn.co.id, Gorontalo — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun Anggaran 2025 di Ruang Dulohupa DPRD, Senin (6/4/2025).
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Agenda utama membahas evaluasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, anggota Pansus, Syamsir Djafar Kiayi, menyoroti adanya pengurangan hingga penghapusan sejumlah program strategis di beberapa OPD. Ia menilai kondisi ini berpotensi memengaruhi capaian pembangunan daerah.
“Ini menjadi perhatian utama kita bersama karena tentu akan berdampak langsung terhadap capaian kinerja yang telah direncanakan,” ujarnya.
Syamsir juga meluruskan isu terkait anggaran DPRD. Berdasarkan hasil pembahasan, justru terjadi penurunan signifikan pada anggaran lembaga legislatif tersebut.
“Bahkan Sekretariat DPRD secara keseluruhan mengalami penurunan dari sekitar Rp116 miliar pada tahun 2024 menjadi sekitar Rp93 miliar pada tahun 2025,” jelasnya.
Di sisi lain, ia mengungkap adanya lonjakan anggaran pada sejumlah unit, seperti Biro Umum dan Sekretariat Pimpinan Setda yang disebut meningkat hingga 100 persen. Hal ini dinilai menunjukkan distribusi anggaran yang belum merata.
Pansus menilai diperlukan transparansi terkait program-program yang terdampak efisiensi agar dapat menjadi bahan perencanaan ke depan, khususnya untuk tahun anggaran 2027.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo memaparkan adanya penurunan postur APBD dalam tiga tahun terakhir. Anggaran daerah yang sebelumnya sekitar Rp1,9 triliun pada 2024 turun menjadi kisaran Rp1,6 hingga Rp1,7 triliun pada 2025, dan kembali menurun menjadi sekitar Rp1,5 triliun pada 2026.
“Penurunan ini berdampak langsung pada kebijakan penganggaran daerah dan pelaksanaan program strategis OPD,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti komposisi belanja pegawai yang meningkat secara persentase hingga mendekati 40 persen pada 2026, seiring dengan menyusutnya total APBD.
Dari sisi realisasi, Pemprov Gorontalo mencatat serapan anggaran sebesar 92,77 persen dan masuk dalam tiga besar nasional. Namun demikian, masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 7,23 persen.
Anggota Pansus lainnya, Gustam Ismail, menyoroti besarnya SILPA yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
“Jika ditotal, SILPA tahun 2025 diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 miliar. Ini perlu penjelasan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” tegasnya.
Selain itu, Darsianti Tuna juga menyoroti efektivitas pelaksanaan peraturan daerah, khususnya terkait larangan merokok. Ia meminta adanya sinkronisasi antara kebijakan kesehatan dan perilaku masyarakat penerima bantuan iuran (PBI).
“Jangan sampai anggaran lebih banyak habis pada sosialisasi, sementara pembangunan rumah layak huni justru terbatas,” ujarnya.
Pansus juga menyinggung target Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang direncanakan di bawah 100. Target tersebut dinilai belum mencerminkan upaya peningkatan kesejahteraan nelayan.
Sejumlah anggota lainnya, seperti Fadli Hasan dan Mey Camaru, turut memberikan masukan terkait indikator kinerja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Secara umum, rapat Pansus menekankan perlunya perbaikan dalam perencanaan dan distribusi anggaran agar belanja daerah lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Hasil pembahasan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan dan prioritas anggaran ke depan, khususnya untuk tahun 2027.
