Tabayyun.co.id, JAKARTA – Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk mengalihkan anggaran tunjangan anggota DPR RI ke sektor pendidikan, khususnya sebagai tambahan insentif bagi guru honorer dan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) tingkat TK. Kebijakan ini disebut-sebut sebagai respons atas gelombang demonstrasi dari mahasiswa dan buruh yang menyoroti ketimpangan anggaran.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan kepada Komisi X DPR RI untuk menaikkan insentif bulanan bagi guru honorer dari sebelumnya Rp 300 ribu menjadi Rp 500 ribu.
“Insyaallah kalau disetujui, dana insentif guru honorer naik menjadi 500 ribu per bulan tahun 2026,” ujar Mendikdasmen Mu’ti usai mengikuti rapat kabinet, sebagaimana disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/9/2025).
Menurut Mu’ti, Komisi X DPR menyambut baik usulan tersebut, dan saat ini tinggal menunggu pengesahan resmi. Namun, jumlah pasti penerima insentif tambahan masih dalam proses perhitungan lebih lanjut oleh pemerintah.
Mu’ti menambahkan, sepanjang tahun ini pemerintah telah menyalurkan insentif serta bantuan subsidi upah (BSU) bagi guru honorer. Dana tersebut dikirim langsung ke rekening para guru guna mendorong peningkatan kesejahteraan mereka.
“Jadi, masing-masing guru honorer menerima 2,1 juta rupiah,” terang Mendikdasmen Mu’ti.
Sebagai informasi, insentif sebesar Rp 300 ribu per bulan diberikan selama tujuh bulan dan ditransfer sekaligus.
Kebijakan pengalihan anggaran ini juga mendapat dukungan dari beberapa fraksi di DPR, termasuk Fraksi PAN, yang menyatakan kesediaannya untuk mengevaluasi kembali tunjangan anggota dewan.
