Ttabayyun.co.id, Kota Gorontalo- Pemerintah Kota Gorontalo kembali menutup akhir tahun dengan torehan positif. Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Gorontalo menetapkan Pemkot Gorontalo sebagai daerah dengan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan terbaik di tingkat provinsi.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan resmi terhadap keberhasilan tata kelola pendidikan di bawah kepemimpinan Wali Kota Adhan Dambea dan Wakil Wali Kota Indra Gobel.
Kabar ini pertama kali dilaporkan Kepala Bappeda Kota Gorontalo, Heru Z. Thalib, melalui grup WhatsApp jajaran pemerintah daerah.
“Assalamu’alaikum. Izin melaporkan pak Wali, pak Wawali dan pak Sekda. Alhamdulillah Pemkot melalui BAPPEDA memperoleh Penghargaan dengan kategori Pemda dengan pencapaian indeks SPM Tertinggi bidang pendidikan se Provinsi Gorontalo,” tulis Heru dalam pesannya, Kamis (11/12/2025).
Heru menjelaskan sejumlah indikator yang diukur BPMP. Mulai dari tingginya angka partisipasi sekolah pada jenjang PAUD hingga pendidikan dasar, hingga capaian literasi dan numerasi peserta didik yang memenuhi standar minimal SPM.
“Berikutnya ketersediaan PAUD terakreditasi dan peningkatan jumlah tenaga pendidik berkualifikasi sesuai standar dan yang terakhir lingkungan pendidikan yang mendukung keamanan, kebersamaan, dan inklusivitas,” ujarnya.
Raihan ini semakin memperkuat posisi Kota Gorontalo sebagai daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi di Provinsi Gorontalo tahun 2025. Berdasarkan data BPS, IPM Kota Gorontalo tercatat 79,97, jauh di atas kabupaten/kota lainnya.
Selama ini, Wali Kota Adhan Dambea dikenal tidak memprioritaskan kejar-kejaran penghargaan. Ia berulang kali menegaskan bahwa kinerja aparatur lebih penting dibanding sekadar seremonial.
Menurutnya, jika pelayanan publik dijalankan dengan sungguh-sungguh, profesional, dan disiplin, maka apresiasi akan datang dengan sendirinya dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dia juga pernah bilang, penghargaan harus menjadi dorongan semangat bagi aparatur sipil negara dalam menjalankan tanggung jawab.
