TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, evaluasi terhadap kinerja pemerintah mulai mengemuka di berbagai daerah.
Ketua WATIMPRES LIRA, Ollies Datau, menilai stabilitas keamanan daerah menjadi salah satu faktor penting yang turut menentukan keberhasilan kebijakan pemerintah pusat.
Menurutnya, pergantian kepemimpinan di Polda Gorontalo menjadi salah satu momentum untuk melihat bagaimana agenda pembangunan nasional diterjemahkan di tingkat daerah.
“Kepercayaan publik terhadap pemerintah tidak hanya ditentukan oleh deklarasi kebijakan di tingkat nasional, tetapi juga oleh rasa aman dan ketertiban di jalanan dan lingkungan masyarakat. Gorontalo, sebagai provinsi dengan ekosistem tata kelola daerah yang khas, memiliki arti penting dalam transisi stabilitas keamanan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Ollies Datau merespons dinamika evaluasi pemerintahan menjelang dua tahun masa kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam sidang kabinet paripurna pada Juli lalu menyampaikan evaluasi terhadap perjalanan pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengakui pemerintah menghadapi tantangan besar di tengah kompleksitas geopolitik global sekaligus menyebut lebih dari seratus persoalan lama telah diselesaikan.
Di sisi lain, sejumlah survei menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah masih berada pada level tinggi. Poltracking, misalnya, mencatat tingkat kepuasan sebesar 72,2 persen.
Namun, aspek ekonomi mikro yang bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat disebut masih menjadi salah satu bidang dengan tingkat kepuasan relatif lebih rendah.
Ollies menilai kondisi tersebut perlu dilihat secara lebih luas.
Menurutnya, ketahanan ekonomi dan keberhasilan program pemerintah tidak hanya berkaitan dengan kebijakan ekonomi, tetapi juga membutuhkan kondisi keamanan yang kondusif hingga tingkat masyarakat.
Kapolda Baru Diminta Jadi Pengawal Pembangunan
Pergantian pucuk pimpinan Polda Gorontalo menjadi perhatian dalam konteks tersebut.
Berdasarkan telegram Kapolri, Irjen Pol. Nurworo Danang ditunjuk menggantikan Irjen Pol. Widodo sebagai Kapolda Gorontalo pada awal Oktober 2026.
Nurworo Danang sebelumnya bertugas sebagai instruktur senior di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Ia juga memiliki pengalaman dalam bidang pengawasan setelah pernah menjabat sebagai Wakil Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) di Mabes Polri.
Kapolda Gorontalo yang baru tersebut telah menjalani prosesi adat Mopotilolo serta serah terima jabatan di Gorontalo.
Ollies Datau memberikan penilaian positif terhadap pergantian tersebut. Ia melihat penempatan pejabat dengan pengalaman pendidikan dan pengawasan tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap posisi strategis Gorontalo.
Menurut Ollies, tugas kepolisian di daerah tidak berhenti pada penanganan tindak kriminal dan pemeliharaan keamanan. Aparat juga dinilai memiliki peran dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan agenda ekonomi pemerintah berjalan.
“Tugas Kapolda baru bukan hanya memberantas kejahatan, tetapi juga memastikan kebijakan investasi dan program kesejahteraan rakyat dari pusat dapat berjalan dengan aman dan lancar di Gorontalo,” tambah Ollies Datau.
Ia menyebut sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam memastikan program pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
“Tingkat sinergi antara kepolisian daerah dan pemerintah daerah akan secara langsung memengaruhi apakah gagasan ‘pembangunan yang merata’ yang digagas pemerintahan Prabowo-Gibran dapat terwujud menjadi manfaat nyata yang dirasakan masyarakat di tingkat daerah.”
Ollies menegaskan, LIRA akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, pengawasan tersebut dilakukan dengan tetap memberikan dukungan terhadap program pemerintah pusat sekaligus menyampaikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan di daerah.
Ia berharap pembangunan nasional dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat daerah tanpa terhambat birokrasi maupun persoalan keamanan.
