TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO UTARA — Tata kelola kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, menjadi perhatian Ketua Asosiasi Perkumpulan Pedagang dan Produsen Jagung Indonesia (Pejagindo) Perwakilan Gorontalo, Jasin Mohammad.
Jasin menyoroti penerapan kebijakan PT Anggrek Gorontalo Internasional Terminal (AGIT), khususnya terkait kewajiban kerja sama perusahaan bongkar muat (PBM) dengan badan usaha pelabuhan dalam menjalankan aktivitas di terminal tersebut.
Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut mekanisme operasional, tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum, transparansi tarif, batas kewenangan pengelola pelabuhan, serta keberlangsungan usaha PBM independen.
Untuk mendapatkan kejelasan, Jasin bersama sejumlah perwakilan perusahaan mendatangi pihak AGIT dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Anggrek, Selasa (10/11/2026).
Sejumlah perwakilan perusahaan yang turut hadir di antaranya Sumardo Purba dari PT Seger Agro Nusantara, Mohammad Julianto Isa dari PT Subur Mega Perkasa, Aji Surya dari PT Gorontalo Pangan Lestari, serta Ali Imam dari PT Santosa Utama Lestari.
Dalam pertemuan dengan pihak AGIT, Pjs General Manager AGIT, RMK Yuspin, menjelaskan mekanisme kerja sama dengan PBM, penunjukan perusahaan bongkar muat, hingga pembayaran biaya Terminal Handling Charge (THC) kepada perusahaan pelayaran.
Yuspin menegaskan, AGIT tidak membatasi perusahaan pemilik barang atau pihak terkait dalam memilih perusahaan bongkar muat yang akan digunakan, sepanjang PBM tersebut memenuhi ketentuan kerja sama yang berlaku.
“Pihak kami tidak membatasi PBM siapa saja yang akan digunakan. Jadi, PBM siapa saja silakan, dengan catatan PBM tersebut telah bekerja sama dengan badan usaha pelabuhan,” jelas Yuspin.
Selain mekanisme kerja sama, Yuspin juga menegaskan bahwa AGIT tidak pernah menerima pembayaran dalam bentuk uang tunai terkait pelayanan dan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Anggrek.
Menurutnya, seluruh pembayaran dilakukan melalui rekening resmi yang telah ditetapkan dalam mekanisme pengelolaan KPBU, termasuk melalui Bank BNI.
Ia mengatakan, sistem pembayaran non-tunai diterapkan untuk memastikan setiap transaksi tercatat secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak pernah menerima uang tunai. Semua biaya yang menjadi ketentuan pembayaran harus masuk melalui satu rekening yang sudah ditetapkan oleh pihak KPBU. Jadi, kami tidak membenarkan adanya pembayaran secara tunai kepada siapa pun,” tegas Yuspin.
Ia menambahkan, pengelolaan keuangan AGIT juga menjalani proses audit sehingga seluruh penerimaan dapat diperiksa dan diketahui jumlah maupun peruntukannya.
Yuspin menyebut, mekanisme tersebut sekaligus menjadi upaya menghindari kesalahpahaman dan tuduhan yang berpotensi menimbulkan fitnah dalam pengelolaan dana pelayanan pelabuhan.
“Kami selalu diaudit, sehingga jelas berapa uang yang masuk dan bagaimana pengelolaannya. Kami menghindari transaksi tunai untuk mencegah hal-hal yang bisa menimbulkan fitnah. Integritas dalam pengelolaan dana harus tetap kami jaga,” ujarnya.
Pembahasan bersama AGIT juga mencakup penurunan penyetoran dan kegiatan sosialisasi yang sebelumnya dilaksanakan pada Juli 2026.
Sementara dalam pertemuan dengan Kepala KSOP Kelas IV Anggrek, Heru Supriyadi, SH, MM, pembahasan diarahkan pada pemberlakuan tarif awal dalam skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Heru menjelaskan, tarif awal KPBU telah tercantum dalam dokumen kerja sama sejak 2021. Namun, penerapannya baru dilakukan setelah adanya investasi dan sosialisasi kepada asosiasi terkait pada Juli 2026.
Tarif tersebut mulai diberlakukan pada 1 Oktober 2026 dengan sejumlah komponen layanan kepelabuhanan, termasuk biaya tenaga kerja bongkar muat (TKBM).
Selain persoalan tarif, pertemuan juga membahas penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 mengenai kegiatan bongkar muat pada terminal multipurpose dan terminal konvensional yang dikelola badan usaha pelabuhan.
Heru menyampaikan bahwa PBM yang melakukan kegiatan pada terminal tersebut harus bekerja sama dengan badan usaha pelabuhan sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya penerapan aturan secara konsisten kepada seluruh perusahaan yang beraktivitas di Pelabuhan Anggrek.
Namun, penerapan kewajiban tersebut menjadi salah satu hal yang dipertanyakan Jasin dan sejumlah perwakilan perusahaan, terutama apabila dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan perlakuan terhadap PBM.
Jasin menegaskan bahwa keberadaan AGIT sebagai pengelola pelabuhan melalui skema KPBU harus tetap berada dalam batas kewenangan yang diatur melalui perjanjian kerja sama, konsesi, perizinan, dan ketentuan perundang-undangan.
“Pengelolaan pelabuhan melalui skema KPBU harus dijalankan sesuai ruang lingkup perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangan sampai kewenangan pengelola ditafsirkan sebagai hak untuk menutup kesempatan berusaha bagi PBM independen,” tegas Jasin.
Jasin Mohammad yang juga Direktur Utama PT Gorontalo Pangan Sejatera, menuturkan perjanjian KPBU tidak serta-merta dapat ditafsirkan sebagai kewenangan untuk memonopoli seluruh kegiatan bongkar muat atau menghilangkan kesempatan perusahaan independen yang telah memenuhi persyaratan perizinan.
Ia juga menyoroti Pasal 3 ayat (3), (4), dan (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah melalui PM Nomor 3 Tahun 2026. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar untuk melihat kedudukan PBM, perusahaan angkutan laut nasional, dan badan usaha pelabuhan dalam penyelenggaraan kegiatan bongkar muat.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran juga menjadi rujukan dalam melihat mekanisme pengusahaan jasa kepelabuhanan dan hubungan kerja sama antara badan usaha pelabuhan dengan perusahaan penyedia jasa bongkar muat.
“Aturan harus diterapkan secara konsisten kepada seluruh perusahaan bongkar muat. Jangan sampai ada perbedaan perlakuan yang justru menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha,” ujarnya.
Persoalan ini juga disebut berdampak terhadap kelancaran aktivitas kapal. Dalam pertemuan tersebut disampaikan adanya kapal yang tertahan hingga dua hari akibat persoalan mekanisme penunjukan PBM dan persetujuan kegiatan operasional.
Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat distribusi barang, termasuk kebutuhan masyarakat seperti obat-obatan, bahan makanan, dan susu.
Jasin menilai persoalan operasional pelabuhan tidak boleh hanya dilihat dari kepentingan bisnis perusahaan. Kelancaran arus logistik harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Persoalan ini bukan hanya menyangkut kepentingan perusahaan, tetapi juga kelancaran distribusi barang dan kebutuhan masyarakat. Jangan sampai persoalan administrasi dan mekanisme kerja sama menyebabkan kapal tertahan,” ungkapnya.
Selain mekanisme kerja sama, pembahasan juga mencakup pembayaran dan pembagian pendapatan antara AGIT dan PBM. Skema pembagian 70:30 yang muncul dalam pertemuan dinilai perlu dijelaskan secara terbuka dengan mempertimbangkan beban operasional dan keuntungan masing-masing pihak.
Jasin turut menyoroti mekanisme penunjukan PBM oleh pemilik barang maupun perusahaan pelayaran. Menurutnya, mekanisme tersebut harus memperhatikan kewenangan masing-masing pihak, persyaratan perizinan, serta ketentuan peraturan yang berlaku.
Karena itu, ia mendorong agar hubungan kerja sama antara AGIT dan PBM dibangun melalui mekanisme yang jelas, kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak, serta pembagian kewajiban dan pendapatan yang mempertimbangkan kepentingan masing-masing perusahaan, dan apabila PT Agit memiliki PMB tersendiri yaitu PT Anggrek Maritim Logistik Indonensia (AMLI) memiliki fasilitas bongkar yang memadai untuk memperlancar arus bongkar muat di pelabuhan anggrek.
“Tentunya, biayanya juga kompetititf dengan PBM lain,Ini dimaksudkan untuk kelancaran. misalkan biasanya bongkar muatnya 3-4 hari, menajdi 7-10 hari” tegas Jasin.
Dengan adanya kejelasan regulasi, transparansi tarif, dan mekanisme kerja sama yang diterapkan secara konsisten, Jasin berharap aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Anggrek dapat berjalan lebih tertib tanpa mengabaikan kepastian hukum maupun kesempatan berusaha bagi seluruh pelaku jasa kepelabuhanan.
