Tabayyun.co.id, GORONTALO – Presiden BEM Universitas Ichsan Gorontalo, Lutfi Juniarsyah,menyampaikan protes terkait pelaksanaan Program Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PPKMB) tahun ini.
Lutfi Juniarsyah menilai, biaya yang dibebankan terlalu tinggi dan kebijakan yang diterapkan tidak lagi sesuai dengan tradisi kegiatan sebelumnya.
“Tuntutan itu muncul dari berbagai komunitas mahasiswa, terutama setelah adanya perubahan jadwal yang mengurangi porsi kegiatan di tingkat komunitas. Mahasiswa menilai, perubahan tersebut menurunkan nilai organisasi sekaligus membebani peserta baru,” kata Lutfi.
Selain itu, kebijakan yang mewajibkan sertifikat PPKMB sebagai salah satu syarat mengikuti ujian proposal juga menuai kritik.
Ia mempertanyakan nasib peserta yang sudah kuliah namun belum pernah mengikuti PPKMB.
” Biaya PPKMB sebesar Rp500.000 menjadi sorotan utama. Dana tersebut disebut mencakup perlengkapan seperti topi dan jilbab, namun dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang diberikan. Ada pula isu bahwa biaya tersebut sudah termasuk asuransi, meski tidak jelas jenis dan manfaatnya, ” ujarnya.
“Misalkan uang air makan mereka kalau saya hitung tidak sampai seratus ribu itu selama tiga hari PPKMB sudah ditentukan itu kalau hitung-hitungan foto dan persoalan macam yang saya bilang tadi, asuransi itu di Biar nanti kalau yang dikit asuransi nanti mendaftar di tempat biasa, pastikan sudah disediakan juga oleh pihak kampung, bisa diturunkan dari lima ratus ke dua ratus itu masih personal,” sambungnya.
” Kami menolak jika asuransi diwajibkan dan mengusulkan biaya PPKMB diturunkan menjadi Rp200.000 hingga Rp300.000. Usulan ini, kata mereka, sudah mencakup biaya makan, minum, dan perlengkapan esensial, ” tegasnya.
Sementara itu, Sekjen Bem Ichsan Gorontalo Irfan Kahar menambahkan, persoalan lain yang diangkat adalah adanya biaya perlengkapan di luar PPKMB yang mencapai Rp650.000, tanpa penjelasan rinci mengenai penggunaannya. Mahasiswa meminta transparansi penuh terkait aliran dana tersebut.
Kebijakan PPKMB tahun ini juga dinilai betentangan dengan pedoman dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
“Sejumlah perwakilan mahasiswa menyatakan akan terus mengawal tuntutan ini dan mempertimbangkan langkah lanjutan jika tidak ada tanggapan dari pihak kampus,” pungkasnya.
