TABAYYUN.CO.ID, JAKARTA — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat sejumlah catatan kritis dalam laporan Rapor Kinerja 2 Tahun Prabowo-Gibran yang disusun Kabinet Bayangan bersama Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
Dalam pemaparan hasil riset pada Minggu (11/10/2026), Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyebut penilaian terhadap kinerja pemerintahan masih berada di bawah angka lima dari skala 10. Penilaian itu berasal dari dua kelompok responden, yakni masyarakat umum dan kalangan ahli.
Secara keseluruhan, kinerja kabinet memperoleh nilai 4,7 dari 10 berdasarkan penilaian masyarakat umum, sedangkan penilaian kalangan ahli hanya 2,9 dari 10.
“Penilaian kinerja 2 tahun kabinet Prabowo-Gibran. Penilaian kinerja kabinet; masyarakat umum sebesar 4,7 dari 10 dan berdasarkan Ahli 2,9 dari 10,” kata Bhima dalam pemaparan hasil riset secara daring.
Hasil tersebut menjadi catatan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas, tata kelola pemerintahan, serta kepemimpinan dan komunikasi publik selama dua tahun pemerintahan berjalan.
Nilai Prabowo dan Gibran di Bawah Lima
Penilaian terhadap kepala negara dan wakil kepala negara juga menunjukkan hasil yang belum mencapai angka lima, terutama berdasarkan perspektif kalangan ahli.
Presiden Prabowo Subianto memperoleh skor 2,8 dari 10 dari responden ahli. Sementara itu, penilaian masyarakat umum terhadap kinerja Prabowo mencapai 4,6 dari 10.
Adapun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat nilai 2,2 dari 10 berdasarkan penilaian ahli dan 4,9 dari 10 dari masyarakat umum.
Bhima menegaskan, kedua pemimpin tersebut memperoleh penilaian di bawah lima dari kelompok responden yang disurvei.
“Jadi keduanya sama-sama skornya sebenarnya di bawah angka 5, gitu,” imbuh Bhima.
Mayoritas Responden Mengaku Stres
Selain memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah, survei tersebut mengukur kondisi psikologis masyarakat dalam merespons kebijakan dan perilaku kepemimpinan nasional.
Hasilnya, 75 persen responden masyarakat umum mengaku mengalami stres akibat kebijakan pemerintah. Secara khusus, 67 persen menyatakan stres dengan perilaku Presiden Prabowo.
Sementara itu, kapasitas kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden turut menjadi perhatian kelompok ahli. Sebanyak 71 persen dari 129 responden ahli menilai kapasitas kepemimpinan presiden belum memadai.
Temuan ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan capaian program, tetapi juga persepsi masyarakat mengenai kebijakan dan cara pemimpin menjalankan pemerintahan.
Kondisi Ekonomi dan Penanganan Karhutla Disorot
Persoalan ekonomi menjadi salah satu aspek yang mendapat penilaian negatif dalam survei tersebut. Sebanyak 53 persen responden menyatakan kondisi ekonomi saat ini lebih buruk dibandingkan tahun sebelumnya.
Di kalangan ahli, sebanyak 92 persen responden mengungkapkan kekhawatiran terhadap arah kebijakan kepemimpinan Prabowo.
Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi catatan serius. Sebanyak 96 persen responden menilai upaya penanganan karhutla tidak efektif.
Survei ini melibatkan 129 responden ahli dari beragam latar belakang dan wilayah domisili, serta 1.142 responden masyarakat umum yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia.
Pengumpulan data berlangsung pada 15 September hingga 9 Oktober 2026. Survei masyarakat umum menggunakan pendekatan non-probability sampling melalui Meta Ads, sedangkan responden ahli dijaring menggunakan metode snowball sampling.
Karena menggunakan metode pengambilan sampel tersebut, hasil survei perlu dibaca sesuai karakteristik responden dan tidak otomatis mewakili seluruh penduduk Indonesia. Meski demikian, temuan ini menjadi salah satu bahan evaluasi terhadap persepsi publik dan kalangan ahli atas jalannya pemerintahan Prabowo-Gibran.
