Tabayyun.co.id, GORONTALO — Tekanan terhadap kepala kelurahan menguat di Kelurahan Lekobalo, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Sejumlah warga secara terbuka meminta lurah setempat mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menjalankan pemerintahan secara transparan.
Tuntutan itu disampaikan warga dalam kegiatan Reses Masa Sidang Kedua Tahun 2025–2026 Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Daerah Pemilihan Kota Gorontalo, dr. Sri Dardianti Tuna, pada Jumat, 6 Februari 2026.
Masalah utama yang dipersoalkan warga berkaitan dengan bantuan Rumah Layak Huni atau Mahyani. Warga menilai penetapan penerima bantuan tersebut sarat kejanggalan dan tidak disertai penjelasan terbuka dari pihak kelurahan.
Dalam forum reses, salah satu warga mengaku sempat ditetapkan sebagai penerima bantuan. Namun, status tersebut berubah di tengah proses, bahkan setelah rumahnya dibongkar.
“Sebelumnya, nama saya telah keluar mendapatkan bantuan Mahyani. Sehingga, pihak kelurahan menginginkan agar rumah Saya di bongkar. Pada saat di bongkar, nama Saya sudah tidak ada lagi dalam bantuan digantikan dengan orang lain,” kata salah satu warga kepada dr. Sri Dardianti Tuna.
Selain persoalan bantuan, warga juga menyinggung sikap lurah dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Menurut mereka, lurah jarang hadir saat warga mengalami kedukaan, namun sering terlihat dalam kegiatan pesta atau hajatan.
Menanggapi keluhan tersebut, dr. Sri Dardianti Tuna—yang akrab disapa dr. Yanti—menjelaskan bahwa dirinya memang memiliki aspirasi program Mahyani sebagai anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
“akan tetapi, untuk tahun ini aspirasi Mahyani Saya tidak ada di kelurahan padebuolo, melainkan ada di kelurahan Buliide,” ucap dr. Yanti.
Meski demikian, dr. Yanti memastikan seluruh aduan warga tidak berhenti di forum reses. Ia menyatakan tim dan pendampingnya akan menindaklanjuti persoalan tersebut untuk memastikan kejelasan serta perlindungan hak masyarakat.
