TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Insan pers yang bertugas meliput aktivitas DPRD Provinsi Gorontalo kini memiliki wadah bersama.
Forum Media Parlemen Puncak Botu resmi terbentuk melalui musyawarah yang diikuti perwakilan media online, cetak, televisi, dan radio.
Forum tersebut lahir dari inisiatif para jurnalis yang selama ini menjalankan tugas peliputan di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo.
Pembentukannya juga mendapat dukungan dari Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo.
Musyawarah dipimpin tiga unsur media, yakni Sofyan Ishak dari media online, Ayi Ilham dari media cetak, dan Dea Patricia dari media elektronik.
Mewakili Sekretaris DPRD Provinsi Gorontalo, Kepala Bagian Risalah dan Legislasi DPRD Provinsi Gorontalo Budi Poha turut menghadiri proses pembentukan forum.
Budi mengatakan Sekretariat DPRD menyambut positif terbentuknya wadah yang dapat memperkuat komunikasi antara insan pers dan lembaga legislatif.
Menurut dia, forum tersebut harus menjadi ruang koordinasi yang sehat tanpa masuk ke ranah independensi redaksi masing-masing media.
“Sekretariat DPRD tentu memandang positif adanya wadah komunikasi seperti ini. Media merupakan mitra strategis dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Namun, kami juga memahami bahwa kerja jurnalistik memiliki independensi yang harus tetap dijaga,” ujar Budi Poha.
Ia menegaskan dukungan terhadap forum bukan berarti Sekretariat DPRD memiliki kewenangan untuk mengatur isi pemberitaan media.
“Forum ini diharapkan menjadi ruang komunikasi yang sehat. Ketika ada persoalan terkait akses informasi atau kebutuhan koordinasi, dapat dibicarakan secara terbuka. Tetapi substansi pemberitaan dan independensi redaksi tetap menjadi kewenangan masing-masing media,” tegasnya.
Bukan Wadah Pembatasan Pers
Sofyan Ishak yang memandu jalannya proses pembentukan menjelaskan forum tersebut dirancang sebagai tempat berhimpun bagi jurnalis yang melakukan peliputan di DPRD Provinsi Gorontalo.
Forum Media Parlemen Puncak Botu diharapkan menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, membangun koordinasi, sekaligus menciptakan hubungan profesional antara sesama pekerja media dan lembaga parlemen.
Sofyan juga meluruskan anggapan yang muncul sebelum forum terbentuk. Ia menegaskan organisasi tersebut tidak dirancang untuk membatasi kebebasan pers.
“Forum ini bukan merupakan instrumen untuk membatasi, mengendalikan, atau mengintervensi independensi dan kebebasan kerja jurnalistik. Ini adalah wadah kebersamaan yang tetap menjunjung tinggi kebebasan pers, independensi redaksi, serta kode etik jurnalistik,” tegas Sofyan.
Menurut dia, sejumlah tafsir yang berkembang sebelumnya muncul karena tujuan forum belum dipahami secara utuh.
“Sebab sebelum pelaksanaan musyawarah ini sudah muncul berbagai tafsir-tafsir keliru terkait pembentukan forum ini. Itulah akibatnya kalau kita telah menarik kesimpulan dari sebuah asumsi, dan sama halnya dengan menebak dalam kegelapan,” urai Sofyan.
Karena itu, forum sejak awal menempatkan kebebasan pers dan independensi redaksi sebagai prinsip utama. Keberadaan organisasi tidak dimaksudkan untuk menyeragamkan pemberitaan maupun sikap setiap media.
Tiga Nama Muncul, Ronal Dipilih
Pemilihan ketua menjadi salah satu agenda utama musyawarah. Tiga nama kemudian muncul sebagai kandidat Ketua Forum Media Parlemen Puncak Botu.
Ketiganya adalah Ronal Alibasa dari Ulandha.id, Moh. Hasan dari R.News, dan Marlan Ahmad dari Mimoza TV.
Ketiga kandidat diberi ruang untuk menentukan kepemimpinan forum melalui musyawarah. Hasilnya, mereka sepakat menunjuk Ronal Alibasa sebagai Ketua Forum Media Parlemen Puncak Botu.
Moh. Hasan dipercaya menduduki posisi Wakil Ketua, sedangkan Marlan Ahmad menjadi Wakil Sekretaris.
Dalam proses yang sama, ketiga kandidat justru merekomendasikan Sofyan Ishak untuk menduduki posisi Sekretaris Forum.
Sementara Dea Patricia dipercaya sebagai Bendahara dan Sutikno Hadi sebagai Wakil Bendahara.
Ronal: Wadah Berhimpun, Bukan Pengendalian
Setelah menerima mandat sebagai ketua, Ronal Alibasa menegaskan bahwa forum harus menjadi rumah bersama bagi jurnalis yang menjalankan tugas peliputan di DPRD Provinsi Gorontalo.
Ia mengatakan forum tidak boleh berubah menjadi instrumen yang membatasi ruang kerja wartawan.
“Forum Media Parlemen adalah wadah berhimpun, bukan wadah pembatasan; ruang koordinasi, bukan alat pengendalian; serta sarana untuk memperkuat profesionalisme tanpa mengurangi independensi pers,” tegas Ronal.
Ronal berharap forum dapat memperkuat profesionalisme sekaligus mempermudah komunikasi dalam pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan parlemen.
Menurutnya, hubungan yang baik dengan lembaga DPRD penting untuk mendukung keterbukaan informasi. Namun, hubungan tersebut tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol media.
“Kita ingin membangun kebersamaan tanpa menghilangkan karakter kritis pers. Forum ini bukan tempat untuk mengatur bagaimana media harus memberitakan sesuatu. Independensi redaksi tetap menjadi prinsip yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh anggota menjadikan forum sebagai ruang memperkuat solidaritas dan profesionalisme sekaligus mendorong keterbukaan akses terhadap informasi publik.
Susun Program Kerja Tiga Bulan
Setelah kepengurusan terbentuk, Forum Media Parlemen Puncak Botu akan menyusun sejumlah program kerja untuk tiga bulan pertama.
Program tersebut diarahkan untuk memperkuat komunikasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo.
Kemitraan itu diharapkan tetap berjalan dalam koridor profesionalisme jurnalistik. Kedekatan komunikasi dengan lembaga parlemen tidak boleh mengurangi fungsi kontrol media.
Forum akan menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa hubungan kemitraan dengan DPRD dapat berjalan beriringan dengan sikap kritis dan independensi pers.
Musyawarah pembentukan Forum Media Parlemen Puncak Botu diikuti 14 media online, dua media cetak, dua media televisi, dan dua radio.
Dengan terbentuknya forum tersebut, para jurnalis yang melakukan peliputan di DPRD Provinsi Gorontalo kini memiliki ruang bersama untuk berkoordinasi dan mempererat solidaritas.
Pesan utama dari pembentukan forum itu pun cukup jelas: memperkuat kebersamaan insan pers tanpa mengorbankan kebebasan dan independensi jurnalistik.
