Tabayyun.co.id, GORONTALO — Kunjungan Pemerintah Provinsi Gorontalo ke Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 14 Oktober 2025 untuk studi banding sektor pertambangan menuai sorotan. Sejumlah kalangan menilai agenda tersebut belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama penambang dan warga yang terdampak konflik tambang.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, kegiatan itu dinilai lebih bersifat seremonial tanpa tindak lanjut yang jelas. Kritik menguat setelah satu tahun masa kepemimpinan Gusnar Ismail, yang dinilai belum mampu menyelesaikan konflik pertambangan yang terus berulang.
Sejumlah pihak menilai pola penanganan konflik masih stagnan. Ketika konflik muncul, pemerintah menggelar rapat pembahasan, namun persoalan kembali terjadi tanpa keputusan strategis yang menyentuh akar masalah.
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Gorontalo menyatakan pemerintah provinsi belum menunjukkan langkah progresif untuk meredam ketegangan antara perusahaan dan masyarakat penambang. Organisasi itu menilai kebijakan yang diambil cenderung lebih berpihak pada perusahaan dibanding warga yang menggantungkan hidup pada sektor tambang.
“Jika studi banding benar-benar bertujuan memperbaiki tata kelola tambang, seharusnya hasilnya disosialisasikan secara terbuka kepada publik dan segera direalisasikan. Namun yang terjadi, hasil kunjungan hanya diketahui secara internal dan tidak pernah disampaikan secara transparan kepada masyarakat,” Ketua wilayah LMND Gorontalo.
Selain konflik sosial, isu kerusakan lingkungan turut menjadi perhatian. Pemerintah daerah dinilai belum menunjukkan sikap tegas terhadap dugaan pelanggaran dan dampak ekologis yang muncul.
Sikap pasif tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. LMND menilai, diamnya pemerintah sama halnya dengan membiarkan kerusakan lingkungan terus berlangsung.
Memasuki satu tahun kepemimpinan gubernur, masyarakat menunggu kebijakan konkret yang berpihak kepada rakyat dan perlindungan lingkungan. Tanpa langkah tegas dan transparan, kritik terhadap pemerintah daerah diperkirakan akan terus menguat.
