TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Sorotan terhadap anggaran perjalanan dinas DPRD Provinsi Gorontalo yang mencapai miliaran rupiah mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili.
Thomas meminta masyarakat tidak menilai penggunaan anggaran hanya berdasarkan nominal yang dikeluarkan. Menurut dia, hal yang lebih penting adalah melihat tujuan perjalanan serta hasil yang diperoleh setelah kegiatan tersebut dilakukan.
“Jangan cuma hitung uangnya, lihat hasilnya,” kata Thomas, Selasa (8/9/2026).
Ia menjelaskan, anggaran sekitar Rp15 miliar yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRD tidak seluruhnya digunakan untuk perjalanan dinas luar daerah.
Menurut Thomas, anggaran tersebut terbagi ke dalam sejumlah kegiatan kedewanan. Di antaranya sekitar Rp3,746 miliar untuk reses, Rp4,345 miliar untuk kunjungan kerja dalam rangka monitoring dan supervisi lapangan, serta sekitar Rp4,3 miliar untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah lainnya.
Selain itu, terdapat anggaran sekitar Rp1,2 miliar untuk pembahasan rencana pembentukan peraturan daerah.
Kemudian sekitar Rp936 juta dialokasikan untuk belanja wajib mengikat dan dukungan sarana prasarana, termasuk gaji serta tunjangan. Sementara sekitar Rp652 juta digunakan untuk mendukung pelaksanaan kerja kedewanan lainnya.
Karena itu, Thomas menilai kurang tepat apabila keseluruhan anggaran Rp15 miliar tersebut dipersepsikan sebagai uang yang digunakan anggota DPRD untuk bepergian ke luar daerah.
Meski demikian, ia mengakui penggunaan anggaran publik tetap harus disertai pertanggungjawaban yang jelas.
Menurut Thomas, masyarakat berhak mengetahui tujuan setiap perjalanan dinas, pihak yang ditemui, agenda yang dibahas hingga hasil yang diperoleh.
“Kalau keluar anggaran, harus ada hasilnya. Jangan hanya berangkat, kemudian pulang,” tegasnya.
Thomas kemudian memberikan contoh perjalanan dinas yang menurutnya menghasilkan peluang bagi Provinsi Gorontalo.
Ia menyebut salah satu kunjungan ke Jakarta yang dilakukannya bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa.
Dalam kunjungan tersebut, kata Thomas, dibahas peluang dukungan pemerintah pusat sekitar Rp1,4 triliun untuk program hilirisasi ternak di Gorontalo.
“Kalau kita cuma di daerah, jangan harap ada itu,” ujarnya.
Menurut Thomas, komunikasi langsung dengan kementerian dan lembaga diperlukan untuk memperjuangkan kebutuhan daerah.
Kunjungan tersebut, kata dia, menjadi salah satu cara membuka akses terhadap program pemerintah pusat sekaligus memastikan kepentingan Gorontalo masuk dalam pembahasan kebijakan nasional.
Thomas menilai biaya perjalanan harus dilihat secara proporsional apabila kegiatan tersebut mampu menghasilkan peluang program dengan nilai yang jauh lebih besar.
“Kalau dibandingkan dengan anggaran perjalanan dinas yang keluar saat DPRD memperjuangkan aspirasi masyarakat, hasil yang didapat justru bisa berlipat-lipat nilainya,” katanya.
Namun, ia kembali menegaskan bahwa perjalanan dinas tidak boleh dilakukan tanpa tujuan yang jelas.
Setiap kegiatan harus memiliki dasar penugasan, agenda yang terukur serta laporan pertanggungjawaban.
Thomas juga mengingatkan bahwa aktivitas anggota DPRD tidak hanya berlangsung di ruang rapat.
Menurut dia, sebagian tugas wakil rakyat justru dilakukan di lapangan, mulai dari menyerap aspirasi masyarakat, memantau pelaksanaan program pemerintah hingga melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat.
Salah satu kegiatan tersebut adalah reses.
Melalui reses, anggota DPRD turun langsung ke daerah pemilihan untuk mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Persoalan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, pertanian, bantuan sosial hingga berbagai kebutuhan masyarakat lainnya dapat ditemukan melalui kegiatan tersebut.
Aspirasi yang dihimpun kemudian dapat dibawa ke DPRD untuk dibahas bersama komisi terkait maupun dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah.
Aspirasi tersebut juga dapat dikawal dalam proses penyusunan dan pembahasan anggaran daerah.
Thomas mengatakan kegiatan reses juga memiliki mekanisme pertanggungjawaban karena anggota DPRD diwajibkan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
Karena itu, menurut dia, keberadaan anggota DPRD di luar gedung parlemen tidak dapat langsung dimaknai sebagai aktivitas yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.
Dalam persoalan tertentu, kehadiran langsung di lapangan maupun komunikasi dengan pemerintah pusat justru diperlukan untuk mendapatkan solusi dan dukungan bagi daerah.
Thomas juga mencontohkan sejumlah agenda strategis yang menurutnya membutuhkan komunikasi lintas lembaga.
Salah satunya adalah perjuangan meningkatkan keterwakilan Gorontalo di DPR RI dari tiga menjadi empat kursi yang dilakukan melalui Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.
Menurut Thomas, hasil kerja komisi maupun alat kelengkapan DPRD perlu dilihat sebagai bagian dari manfaat pelaksanaan tugas kedewanan.
Ia pun mendorong seluruh komisi di DPRD Provinsi Gorontalo lebih aktif membangun komunikasi dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
Thomas tidak ingin DPRD hanya berkutat membahas persoalan di dalam gedung parlemen, sementara peluang mendapatkan program maupun dukungan pemerintah pusat tidak dimanfaatkan secara maksimal.
“Perjalanan dinas bukan jalan-jalan. Ada yang diperjuangkan,” katanya.
Meski demikian, Thomas memahami bahwa penggunaan anggaran dalam jumlah besar otomatis diikuti tuntutan transparansi yang lebih tinggi.
Karena itu, setiap perjalanan dinas harus dapat dijelaskan secara terbuka, mulai dari dasar penugasan, tujuan perjalanan, biaya yang digunakan, hasil kegiatan hingga tindak lanjut setelah anggota DPRD kembali ke daerah.
Pada akhirnya, Thomas menilai masyarakat memiliki hak untuk mengukur apakah penggunaan uang negara tersebut memberikan manfaat bagi daerah.
“Yang perlu dilihat bukan hanya berapa besar anggarannya, tetapi apa hasilnya,” ujarnya.
Menurut dia, pembahasan mengenai perjalanan dinas DPRD semestinya tidak hanya berhenti pada pertanyaan mengenai jumlah uang yang dikeluarkan, tetapi juga harus melihat manfaat konkret yang dihasilkan bagi masyarakat dan pembangunan Provinsi Gorontalo.
