TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Persoalan kesejahteraan masyarakat Desa Molamahu, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo, ternyata tidak sekadar berpusat pada akurasi data kemiskinan.
Kendati data desil (DTSEN) di wilayah tersebut tergolong aman, warga setempat justru terimpit persoalan lain yang cukup krusial, mulai dari jeratan pinjaman online (pinjol), rekam jejak kredit perbankan yang buruk, hingga ancaman banjir akibat pertambangan.
Rangkaian kendala lapangan ini terungkap saat jajaran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Desa Molamahu pada Jumat (21/8/2026). Kunjungan dalam rangka menyerap aspirasi dan menyelaraskan program pemerintah itu dipimpin oleh Manaf A. Hamzah, didampingi Gustam Ismail, Muhammad Zikyan, serta Sapia Tuna, dan disambut langsung oleh Kepala Desa Molamahu, Haris Y. Hasbi, S.Pd.
Mengenai pendataan warga kurang mampu, pemerintah desa mengonfirmasi bahwa pendaftaran desil berjalan lancar.
“Untuk desil, alhamdulillah tidak bermasalah,” ungkapnya.
Kendati demikian, masalah pelik justru muncul saat warga hendak memutakhirkan data demi memperoleh bantuan program pemerintah.
Banyak warga gagal lolos akibat memiliki riwayat pinjol atau catatan kredit bermasalah di bank. Fenomena ini membuktikan bahwa kerentanan ekonomi warga tidak bisa hanya dipatok dari data sosial resmi, sebab rekam jejak keuangan kerap membatasi akses mereka terhadap bantuan pembiayaan.
Guna mendongkrak perekonomian warga, Pemdes Molamahu berharap Pemerintah Provinsi Gorontalo dan DPRD dapat mengalokasikan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) untuk bantuan bibit ternak sapi. Menurut pemdes, sektor peternakan amat berpotensi menjadi modal usaha jangka panjang jika ditunjang dengan bibit berkualitas serta pendampingan yang konsisten dari pemerintah daerah, bukan sekadar bagi-bagi bibit lalu dilepas.
Tak hanya urusan ekonomi, ancaman lingkungan akibat keberadaan tambang di wilayah desa turut dikeluhkan warga. Operasional tambang tersebut kerap memicu banjir saban musim hujan tiba.
“Tambang Molamahu itu sering menimbulkan banjir. Sekarang masih musim kemarau sehingga belum terjadi apa-apa,” jelas kepala desa.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo menegaskan pentingnya langkah preventif tanpa menunggu bencana melanda. Evaluasi dan pengawasan ketat terhadap aktivitas pertambangan serta jalur aliran air harus segera dilakukan agar aspirasi warga Molamahu tidak hanya berakhir sebagai catatan evaluasi di atas kertas, melainkan mewujud dalam aksi nyata.
