TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Pengawasan terhadap wilayah pertambangan rakyat di Kabupaten Bone Bolango menjadi perhatian mahasiswa Program Doktor (S3) Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Yeyen Septiani Sidiki.
Persoalan tersebut menjadi fokus penelitian Yeyen dalam Seminar Proposal Disertasi yang digelar di Aula Program Pascasarjana UNG, Senin (14/9/2026).
Yeyen mengangkat penelitian berjudul “Representasi Politik DPRD dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Wilayah Pertambangan Rakyat di Kabupaten Bone Bolango.”
Dalam pemaparannya, Yeyen menilai fungsi pengawasan DPRD perlu dilihat tidak sekadar dari aktivitas rapat, kunjungan lapangan, maupun penyerapan aspirasi masyarakat.
Menurut dia, pengawasan harus mampu menghubungkan kepentingan masyarakat dengan proses pengambilan keputusan dan tindak lanjut kebijakan.
“Permasalahan yang menjadi perhatian adalah bagaimana aspirasi masyarakat dapat terhubung secara sistematis dengan fungsi pengawasan DPRD, sehingga tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, rapat, atau kunjungan lapangan, tetapi dapat menghasilkan tindak lanjut yang terukur,” jelas Yeyen dalam pemaparannya.
Ia menjelaskan, isu pertambangan rakyat memiliki kompleksitas karena tidak hanya menyangkut aktivitas ekonomi.
Di dalamnya terdapat persoalan legalitas, keselamatan kerja, lingkungan hidup, konflik lahan, hingga keberlanjutan kehidupan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan.
Karena itu, menurut Yeyen, posisi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan menjadi penting, terutama untuk memastikan kepentingan masyarakat tidak berhenti pada tahap penyampaian aspirasi.
Penelitian tersebut juga melihat adanya sejumlah persoalan dalam praktik pengawasan. Di antaranya, aspirasi masyarakat yang belum terpetakan secara sistematis, pengawasan yang cenderung reaktif setelah konflik atau persoalan lingkungan muncul, serta tindak lanjut hasil pengawasan yang belum terukur.
Yeyen menggunakan perspektif representasi politik Hanna Pitkin untuk membedah persoalan tersebut.
Perspektif itu mencakup empat dimensi, yakni representasi formalistik, deskriptif, simbolik, dan substantif.
Dimensi formalistik digunakan untuk melihat pelaksanaan mandat dan mekanisme formal DPRD dalam pengawasan pertambangan rakyat.
Sementara dimensi deskriptif digunakan untuk melihat sejauh mana komposisi DPRD mencerminkan keberagaman masyarakat yang terdampak aktivitas pertambangan.
Adapun representasi simbolik berkaitan dengan bagaimana DPRD membangun legitimasi dan kepercayaan masyarakat.
Sedangkan representasi substantif melihat sejauh mana kepentingan masyarakat benar-benar diwujudkan dalam tindakan dan kebijakan pengawasan.
Yeyen berharap penelitian tersebut dapat menghasilkan gambaran mengenai representasi politik DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan wilayah pertambangan rakyat.
Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat mendorong mekanisme pengawasan yang lebih partisipatif, responsif, terstruktur, terukur, dan akuntabel.
Selain kontribusi akademik, penelitian ini juga diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan dalam memperkuat tata kelola pertambangan rakyat.
Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di wilayah pertambangan rakyat Kabupaten Bone Bolango.
Penelitian direncanakan berlangsung pada Agustus 2026 hingga Juli 2027.
Dalam proses pengumpulan data, Yeyen akan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, serta Focus Group Discussion (FGD).
Informan penelitian dipilih melalui teknik purposive sampling dan snowball sampling dengan melibatkan unsur DPRD, pemerintah daerah, masyarakat, pelaku pertambangan, tokoh masyarakat, akademisi, media, serta pihak terkait lainnya.
Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Keabsahan data diperkuat melalui aspek kredibilitas, dependabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas dengan pendekatan triangulasi sumber, teknik, dan waktu.
Seminar proposal tersebut dihadiri dan dinilai tim promotor dan penguji. Mereka yakni Prof. Dr. Sastro Mustapa Wantu, S.H., M.Si. selaku Promotor, Dr. Sukarman Kamuli, M.Si. selaku Co-Promotor I, dan Dr. Udin Hamim, S.Pd., M.Si. selaku Co-Promotor II.
Kemudian Prof. Dr. Ismet Sulila, S.E., M.Si. selaku Penguji Internal I serta Dr. Yanti Aneta, S.Pd., M.Si. selaku Ketua Tim Penguji/Penguji Internal II.
Melalui penelitian tersebut, Yeyen berharap kajian representasi politik DPRD dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik sekaligus menjadi masukan praktis.
Terutama dalam memperkuat mekanisme pengawasan DPRD dan memastikan kepentingan masyarakat di wilayah pertambangan rakyat dapat terakomodasi dalam tata kelola sumber daya alam.
Dengan demikian, pengawasan pertambangan rakyat tidak hanya bersifat reaktif ketika persoalan muncul, tetapi dapat menjadi mekanisme yang lebih sistematis dalam menjaga kepentingan masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan sumber daya alam.
