Zamroni Mile: Kader PPP Wajib Bela Rakyat, Awasi Pembangunan

TABAYYUN.CO.ID, ​BONE BOLANGO — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bone Bolango, Muh. Zamroni Mile, melontarkan peringatan keras dan instruksi tanpa kompromi kepada seluruh jajaran kadernya. Hal ini disampaikannya secara tegas saat dihubungi awak media, Selasa (28/07/2026).

​Ia mendesak para kader untuk menanggalkan sikap pasif dan wajib turun ke gelanggang guna membela kepentingan rakyat. Zamroni menekankan bahwa haram hukumnya bagi kader PPP di Bone Bolango untuk sekadar menjadi penonton di tengah persoalan yang mencekik warga. Setiap kader dituntut berani “pasang badan” dan menjadi penyambung lidah rakyat yang lantang menyuarakan kebenaran.

Baca Juga :  Karang Taruna Meranti Kritik Desakan Pencopotan Camat Tapa, Nilai KNPI Minim Peran Nyata

​”Saya tegaskan, kader PPP jangan cuma duduk manis! Kalian harus kerja aktif, berkeringat membantu masyarakat di bawah. Jadilah penyambung lidah rakyat yang berani bersuara dan menuntut hak-hak warga yang terabaikan,” seru Zamroni.

Baca Juga :  Fakta Baru Polemik Tanah Toto Utara, Ahli Waris Perkuat Alasan Penonaktifan Kades oleh Bupati Bone Bolango

​Lebih dari sekadar menampung keluhan, Zamronie juga menuntut kadernya untuk tampil garang sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Ia menginstruksikan pengawalan ketat terhadap setiap kebijakan dan proyek pembangunan di Bone Bolango agar tidak ada celah penyelewengan yang merugikan masyarakat.

​”Fungsi kita bukan cuma diam menyetujui. Kader PPP wajib menjadi pengawas pembangunan yang kritis dan tajam! Awasi setiap jengkal program pemerintah. Pastikan semuanya tepat sasaran, transparan, dan kalau ada yang melenceng, kader PPP harus jadi yang pertama kali membongkar dan meluruskan!” tegasnya.

Baca Juga :  Diduga Ada yang Berani Bongkar Police Line Tambang, GERAM Minta Polres Bone Bolango Bertindak Tegas

​Instruksi keras ini menjadi sinyal kuat dari DPC PPP Bone Bolango bahwa partai berlambang Ka’bah tersebut siap mengambil garis tegas dalam mengawal birokrasi, serta memastikan tidak ada ruang bagi kebijakan yang mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *