TABAYYUN.CO.ID, JAKARTA — Keputusan pemerintah mempertahankan harga Pertalite di tengah tingginya harga minyak dunia dinilai dapat membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus meredam tekanan inflasi.
Ekonom Universitas Negeri Manado (Unima), Robert R Winerungan, menilai kebijakan mempertahankan harga Pertalite merupakan langkah yang dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk menghadapi kenaikan berbagai kebutuhan pokok.
“Saya kira itu keputusan yang sangat bijak oleh pemerintah. Karena apabila pemerintah juga menaikkan harga Pertalite, maka inflasi bisa tidak terkendali,” kata Robert dalam keterangannya, Rabu (16/9/2026).
Menurut Robert, harga BBM memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor ekonomi. Kenaikan harga Pertalite berpotensi meningkatkan biaya transportasi yang kemudian dapat memengaruhi harga barang dan jasa.
Ia mengatakan efek tersebut dapat dirasakan masyarakat secara luas karena Pertalite masih digunakan dalam berbagai aktivitas ekonomi dan mobilitas sehari-hari.
“BBM tidak naik saja, harga-harga sudah naik, apalagi kalau BBM naik. Artinya, memang pemerintah tidak bisa begitu saja melempar harga Pertalite mengikuti harga pasar karena itu bisa berpotensi membebani masyarakat,” kata Robert.
Harga Pertalite dan Beban APBN
Di sisi lain, mempertahankan harga Pertalite pada level Rp10.000 per liter bukan tanpa konsekuensi terhadap keuangan negara.
Robert mengakui kebijakan tersebut dapat meningkatkan beban yang harus ditanggung pemerintah ketika harga minyak dunia berada jauh di atas asumsi yang digunakan dalam pengelolaan anggaran.
Dengan harga minyak dunia yang disebut telah menembus 107 dolar AS per barel, terdapat selisih antara harga keekonomian BBM dan harga yang dibayar masyarakat.
Selisih tersebut pada akhirnya perlu ditanggung melalui mekanisme fiskal pemerintah.
Kondisi ini membuat kebijakan harga Pertalite berada di antara dua kepentingan, yakni menjaga keterjangkauan BBM bagi masyarakat dan mengendalikan dampaknya terhadap APBN.
Bagi masyarakat, harga BBM yang tetap memberikan kepastian biaya transportasi. Namun dari sisi pemerintah, semakin besar selisih harga keekonomian dengan harga jual, semakin besar pula dukungan anggaran yang diperlukan.
Robert menilai dampak kenaikan BBM perlu dilihat tidak hanya dari harga di tingkat konsumen, tetapi juga dari efek lanjutannya terhadap aktivitas ekonomi.
Sebab, kenaikan biaya bahan bakar dapat meningkatkan biaya distribusi barang dan jasa. Jika biaya tersebut diteruskan kepada konsumen, tekanan harga dapat meluas ke berbagai sektor.
Karena itu, kebijakan mempertahankan harga Pertalite dinilai berkaitan erat dengan upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi.
Di sisi lain, konsekuensi terhadap APBN tetap menjadi faktor yang perlu diperhitungkan pemerintah dalam menentukan kebijakan energi dan harga BBM selanjutnya
