TABAYYUN.CO.ID, POHUWATO — Sebanyak 10.325 liter bahan bakar minyak (BBM) jenis solar yang diduga akan dipasok ke lokasi pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Taluditi menjadi barang bukti dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan BBM oleh Polres Pohuwato.
Dalam perkara tersebut, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pohuwato menetapkan RW (40), warga Kecamatan Taluditi, sebagai tersangka.
Penyidik kemudian melakukan penahanan terhadap RW pada Sabtu (7/11/2026) pukul 23.00 WITA setelah mengumpulkan keterangan dan alat bukti terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi tersebut.
Selain solar, petugas juga mengamankan dua unit alat berat excavator merek Liugong berwarna kuning. Sementara BBM yang disita tersimpan dalam 295 jeriken dengan total volume mencapai 10.325 liter.
Tersangka kini mendekam di Rumah Tahanan Satreskrim Polres Pohuwato. Penahanan dilakukan selama 20 hari, terhitung sejak 7 hingga 26 November 2026.
Kasat Reskrim Polres Pohuwato IPTU Renly H. Turangan, S.H., mengatakan penetapan tersangka dan penahanan dilakukan berdasarkan hasil penyidikan serta alat bukti yang telah dikumpulkan.
“Tersangka disangkakan melanggar Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Saat ini, proses penyidikan masih terus kami lakukan untuk mendalami perkara tersebut,” ujar IPTU Renly.
Polisi Dalami Dugaan Penyalahgunaan Solar
Polres Pohuwato masih melanjutkan penyidikan untuk mendalami perkara tersebut, termasuk dugaan keterkaitan pasokan solar dengan aktivitas pertambangan tanpa izin di Kecamatan Taluditi.
Pengungkapan kasus ini menjadi bagian dari upaya kepolisian menindak penyalahgunaan BBM serta aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Polres Pohuwato juga mengajak masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana serupa.
Laporan dapat disampaikan melalui layanan kepolisian 110 agar informasi yang diterima dapat ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.
