TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, berencana menggandeng pihak ketiga untuk mengambil alih pengelolaan parkir di RSUD Prof. dr. Aloei Saboe. Langkah ini disiapkan menyusul temuan sejumlah persoalan dalam sistem pengelolaan parkir rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Persoalan itu menjadi salah satu perhatian Adhan saat melakukan evaluasi manajemen RSUD Prof. dr. Aloei Saboe, Selasa (17/11/2026).
Dalam evaluasi tersebut, Adhan menilai tata kelola parkir belum berjalan sesuai standar pengelolaan yang memadai. Kondisi itu dinilai berpotensi memengaruhi penerimaan rumah sakit sekaligus mengurangi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gorontalo.
“Sampai dengan hari ini pengelolaan dan pengendalian parkir pada RSUD Prof. dr. Aloei Saboe belum dilaksanakan secara memadai,” tegas Wali Kota Adhan di hadapan jajaran manajemen RSUD.
Adhan mengungkapkan, terdapat tiga persoalan utama yang perlu segera dibenahi dalam pengelolaan parkir.
Pertama, administrasi penerimaan dan pengeluaran karcis yang menjadi tanggung jawab bendahara belum tercatat secara tertib. Akibatnya, perputaran uang dari aktivitas parkir sulit dipastikan melalui proses verifikasi dan audit.
Kedua, mekanisme pemungutan retribusi parkir dinilai belum sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku. Hal ini berpotensi menimbulkan celah dalam pengawasan penerimaan.
Ketiga, kebutuhan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan parkir juga belum terpenuhi secara memadai. Kondisi tersebut membuat sistem pengendalian belum berjalan optimal.
Menurut Adhan, persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan karena parkir merupakan salah satu sumber penerimaan yang dapat memberikan kontribusi bagi keuangan daerah.
“Kalau pengelolaan tidak tertib dan pemungutan tidak sesuai ketentuan, pendapatan pasti bocor. Yang dirugikan bukan hanya rumah sakit, tapi juga PAD,” ujar Adhan.
Sebagai langkah pembenahan, Adhan menyatakan akan menggandeng pihak ketiga yang dinilai lebih profesional untuk mengelola parkir RSUD Aloei Saboe.
Keterlibatan pihak ketiga diharapkan dapat memperbaiki sistem administrasi, meningkatkan transparansi penerimaan, serta memperkuat pengawasan terhadap aktivitas parkir.








