TABAYYUN.CO.ID, POHUWATO – Persoalan kekurangan guru ASN hingga kondisi bangunan sekolah yang mengalami kerusakan menjadi sejumlah isu strategis yang dibahas dalam pertemuan Senator DPD RI asal Gorontalo, Syarif Mbuinga, bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pohuwato, Selasa (21/7/2026).
Pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan pendidikan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dan perjuangan di tingkat pusat.
Sejumlah isu yang mengemuka antara lain banyaknya bangunan sekolah yang mengalami kerusakan, kebutuhan tenaga pendidik ASN di sekolah swasta, hingga rendahnya kemampuan literasi dan numerasi.
Selain itu, turut dibahas persoalan sumber ajar dan bahan ajar yang dinilai menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kualitas pembelajaran di sekolah.
Sebagai anggota Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Syarif Mbuinga menilai berbagai persoalan tersebut perlu dilihat secara komprehensif, termasuk dari sisi regulasi. Menurutnya, tidak sedikit persoalan di lapangan yang muncul akibat adanya tumpang tindih atau ketidakharmonisan aturan.
“Kami di BULD hadir untuk mendata, menganalisis serta mengusulkan regulasi agar tercipta harmonisasi antara program pusat, perda, ranperda. Harmonisasi itulah yang kemudian diharapkan bisa mencegah terjadinya tabrakan aturan maupun kebijakan,” ujar senator yang akrab disapa Pasisa tersebut.
Menurut Syarif, harmonisasi regulasi penting agar berbagai program pemerintah maupun pelayanan publik dapat berjalan secara efektif dan tidak terhambat oleh perbedaan aturan.
Ia menegaskan, berbagai aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan menjadi bahan untuk diperjuangkan sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada di tingkat pusat.
Di akhir pertemuan, Syarif Mbuinga juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Gorontalo, termasuk persoalan pendidikan yang dihadapi Kabupaten Pohuwato.
“Wewenang DPD RI jika dibandingkan dengan lembaga lain di pusat tentunya sangat terbatas, namun ini adalah tantangan tersendiri.
Jika sekiranya diperlukan saya harus ‘lompat jendela’ untuk kepentingan bersama masyarakat, saya kira semua tetap harus saya lakukan,” imbuh Pasisa dengan nada bercanda.
Ia berharap berbagai persoalan pendidikan yang ditemukan di daerah dapat terus dikawal dan dicarikan solusi melalui koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga legislatif, serta pemerintah pusat.
