Tabayyun.co.id, GORONTALO – Sekelompok mahasiswa dari Aliansi Persatuan Mahasiswa Kesehatan dan Masyarakat Gorontalo mendesak pencopotan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Gorontalo. Tuntutan itu disampaikan langsung saat aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (9/9/2025).
Mahasiswa menilai, kepemimpinan BPJS Kesehatan Gorontalo tidak mencerminkan keberpihakan terhadap masyarakat. Mereka menyebut Kepala Cabang BPJS Kesehatan bertindak semena-mena dan kurang memahami realita pelayanan kesehatan di wilayah tersebut.
Koordinator lapangan, Majid Mustaki, dalam orasinya menegaskan bahwa BPJS seharusnya hadir sebagai solusi, bukan justru menambah persoalan.
“Kami menilai Kepala Cabang BPJS harus dicopot karena telah mengancam instansi kesehatan dan tidak paham kearifan lokal. Ini merugikan masyarakat,” tegas Majid.
Dalam aksinya, mahasiswa turut membeberkan sederet persoalan yang mereka nilai muncul akibat kebijakan BPJS Kesehatan. Salah satunya terkait 144 jenis penyakit yang seharusnya dapat dijamin, namun kerap kali tidak terlayani secara maksimal.
Mereka juga menyoroti jam operasional puskesmas yang hanya aktif hingga pukul 02.00 Wita. Hal ini dinilai menghambat rujukan darurat ke rumah sakit.
“Kalau pasien sudah darurat, bagaimana nasibnya?” kritik Majid.
Tak hanya itu, kekosongan stok obat-obatan seperti paracetamol di apotek rumah sakit juga menjadi sorotan. Mahasiswa menilai ini sebagai bentuk kelalaian yang merugikan masyarakat luas.
Mereka juga menyinggung pemutusan kerja sama antara BPJS dan RS Bioklinik, serta kasus pergantian Dirut RS Dunda yang diduga kuat dipicu tekanan dari BPJS karena pembelian obat dilakukan di luar sistem rumah sakit.
“BPJS selalu bilang semua berjalan baik, padahal fakta di lapangan jauh berbeda. Kami minta DPRD menghadirkan direktur rumah sakit, tenaga kesehatan, serta dinas kesehatan untuk buka suara,” ujar Majid.
Merespons tuntutan itu, DPRD Provinsi Gorontalo langsung menggelar pertemuan dengan perwakilan aliansi mahasiswa. Diskusi tersebut berlangsung di Ruang Dulohupa dan dipimpin Wakil Ketua DPRD, La Ode Haimudin.
Usai diskusi selama dua jam, La Ode menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Hari Senin depan atau Selasa, akan dikoordinasikan, kami akan gelar RDP dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk BPJS dan rumah sakit,” kata La Ode.
Mahasiswa pun menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses ini hingga ada tindakan nyata terhadap Kepala Cabang BPJS Kesehatan Gorontalo.
“Kami akan terus mengawal ini sampai tuntas. Kasihan masyarakat,” tutup Majid.
