TABAYYUN.CO.ID, JAKARTA – Aliansi mahasiswa yang mengatasnamakan BEM Bersatu menyatakan penolakan terhadap segala bentuk keterlibatan kepentingan politik praktis dalam gerakan mahasiswa.
Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara BEM Bersatu, Rahmat Djimbula, dalam konferensi pers yang berlangsung di Jakarta, Selasa (16/6/2026).
“Kami, BEM Bersatu, menolak segala bentuk penunggangan gerakan mahasiswa oleh kepentingan politik praktis. Gerakan mahasiswa harus tetap menjadi suara rakyat, bukan alat elite dalam perebutan kekuasaan,” kata Rahmat.
Pernyataan itu muncul sebagai respons terhadap sejumlah aksi mahasiswa yang belakangan berlangsung di berbagai daerah. Menurut BEM Bersatu, sebagian gerakan mahasiswa saat ini mulai menunjukkan gejala pergeseran arah perjuangan.
Rahmat menilai sejumlah aksi yang terjadi tidak lagi ditopang oleh kajian yang kuat dan argumentasi yang memadai. Selain itu, substansi tuntutan yang disuarakan dinilai kurang jelas sehingga memunculkan berbagai pertanyaan di ruang publik.
“Kondisi ini memunculkan pertanyaan apakah gerakan masih berpihak kepada rakyat atau telah disusupi agenda tertentu,” ucapnya.
BEM Bersatu juga menyoroti isu-isu yang diangkat dalam sejumlah aksi. Organisasi tersebut menilai perhatian publik justru diarahkan pada persoalan yang dianggap bukan kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat.
“Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sasaran penolakan, meski perbaikan tata kelola tetap diperlukan,” tutur Rahmat.
Selain mengkritisi substansi gerakan, BEM Bersatu turut menyinggung adanya dugaan keterlibatan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan politik praktis.
Dalam keterangannya, Rahmat menyebut nama mantan Ketua BEM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, yang menurutnya memiliki keterkaitan dengan jaringan tertentu di luar gerakan mahasiswa.
“Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraeni, adik Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Dugaan ini diperkuat kehadiran politisi PDI Perjuangan, Andi Widjajanto, di tengah massa aksi,” ujar Rahmat.
Lebih lanjut, BEM Bersatu menilai dugaan keterhubungan tersebut juga terlihat dari rencana kehadiran Tiyo Ardianto dalam sebuah dialog kebangsaan yang dijadwalkan berlangsung di Bandung pada 18 Juni 2026.
Menurut Rahmat, forum tersebut akan menghadirkan sejumlah tokoh nasional, antara lain Said Didu, Roy Suryo, Refly Harun, dan dr. Tifa.
“Dalam forum yang sama, Letjen TNI (Purn) Setyo Sularso juga tercatat hadir, menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati,” tambahnya.
Di sisi lain, BEM Bersatu menegaskan penolakannya terhadap narasi krisis yang dinilai tidak dibangun berdasarkan data yang komprehensif. Narasi semacam itu disebut berpotensi mengalihkan perhatian masyarakat dari agenda penting lainnya, termasuk pemberantasan korupsi.
“Kami menyayangkan dugaan pemanfaatan aksi mahasiswa oleh pihak luar sebagaimana telah diklarifikasi sejumlah BEM, termasuk Universitas Negeri Jakarta dan Unindra (Universitas Indraprasta PGRI),” ucap Rahmat.
BEM Bersatu kemudian mendesak agar gerakan mahasiswa steril dari segala bentuk dukungan yang berpotensi memengaruhi independensi, baik berupa pendanaan, fasilitas maupun intervensi politik.
Selain itu, mereka menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis dengan catatan adanya perbaikan tata kelola. BEM Bersatu juga mendorong pengusutan kasus dugaan korupsi secara menyeluruh tanpa memandang latar belakang pihak yang terlibat.
Aliansi tersebut mengajak mahasiswa di seluruh Indonesia untuk tetap kritis dan objektif dalam mengawal proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.
“BEM Bersatu akan terus mengawal kemurnian gerakan mahasiswa agar tetap independen, berpihak kepada rakyat, serta bebas dari intervensi elite politik,” katanya.
