TABAYYUN.CO.ID, POHUWATO – Upaya pemberantasan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, terus dilakukan aparat kepolisian. Sejak 2025 hingga November 2026, sebanyak tujuh unit alat berat jenis ekskavator telah diamankan karena diduga digunakan dalam aktivitas pertambangan ilegal.
Penindakan tersebut menjadi bagian dari langkah Polsek Popayato Barat untuk menekan aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah hukumnya.
Terbaru, Polsek Popayato Barat bersama Polres Pohuwato melakukan penertiban dan penindakan terhadap aktivitas PETI pada 1 Oktober 2026. Langkah tersebut kemudian berlanjut pada proses hukum terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat.
Konsistensi penindakan itu turut mendapat apresiasi dari Kapolda Gorontalo. Pada 14 Oktober 2026, Kapolda memberikan penghargaan kepada Kapolsek Popayato Barat, Iptu Ilham Siplizand, atas keberhasilannya mengungkap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut.
Penghargaan itu menjadi bentuk apresiasi pimpinan terhadap upaya jajaran kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap praktik pertambangan tanpa izin.
Praperadilan PETI Ditolak PN Marisa
Penanganan kasus PETI di Popayato Barat tidak hanya berhenti pada penertiban dan penyitaan alat berat. Proses hukum terhadap perkara tersebut juga berlanjut hingga pengujian melalui mekanisme praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Marisa.
Pada Senin (16/11/2026), PN Marisa menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan tiga pihak terkait penanganan perkara dugaan PETI oleh penyidik Satreskrim Polres Pohuwato.
Ketiga perkara tersebut masing-masing terdaftar dengan Nomor 3/Pid.Pra/2026/PN.Mar atas nama Sofyan Nasibu, Nomor 4/Pid.Pra/2026/PN.Mar atas nama Hendra Baru, dan Nomor 5/Pid.Pra/2026/PN.Mar atas nama Suyitno.
Permohonan praperadilan tersebut berkaitan dengan pengujian sah atau tidaknya tindakan penyitaan dan penetapan tersangka.
Khusus perkara Hendra Baru, permohonan juga mencakup pengujian terhadap tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan pada 2 Oktober 2026.
Setelah melalui rangkaian persidangan, hakim tunggal pada masing-masing perkara memutuskan menolak seluruh permohonan praperadilan tersebut.
Putusan itu menjadi bagian dari proses pengujian hukum terhadap tindakan penyidik dalam menangani perkara dugaan PETI di Popayato Barat.
Polres Pohuwato menyatakan menghormati putusan PN Marisa dan menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan penegakan hukum secara profesional, transparan, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan PETI Masih Menjadi Tantangan
Rangkaian penindakan, pengamanan tujuh unit ekskavator, hingga proses hukum di pengadilan memperlihatkan upaya berkelanjutan aparat dalam menangani aktivitas pertambangan ilegal di Popayato Barat.
Namun, penegakan hukum tidak cukup hanya dilakukan melalui penertiban sesaat. Pengawasan terhadap kawasan yang diduga menjadi lokasi PETI juga diperlukan untuk mencegah aktivitas serupa kembali berlangsung.
Terlebih, informasi mengenai dugaan aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah titik masih menjadi perhatian. Karena itu, konsistensi pengawasan terhadap penggunaan alat berat dan aktivitas pertambangan tanpa izin menjadi salah satu tantangan dalam pemberantasan PETI.
Bagi Polsek Popayato Barat, penghargaan Kapolda Gorontalo menjadi apresiasi atas langkah penegakan hukum yang telah dilakukan. Sementara putusan praperadilan PN Marisa menjadi bagian dari pengujian terhadap tindakan penyidik dalam perkara tersebut.
Polres Pohuwato menegaskan akan terus melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dan sesuai ketentuan perundang-undangan.








