Tabayyun.co.id, GORONTALO — Momentum Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei kembali menjadi ruang refleksi tentang nasib guru di Indonesia.
Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monnoarfa, menilai penghormatan terhadap guru tidak boleh berhenti pada seremoni dan slogan semata, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan dan kepastian hidup para pendidik.
Menurut Ridwan, selama ini bangsa Indonesia kerap mengagungkan guru melalui berbagai ungkapan simbolik, namun pada saat yang sama masih membiarkan banyak tenaga pendidik hidup dalam ketidakpastian, terutama guru kontrak dan honorer.
“Setiap 2 Mei, kita kembali mengenang Ki Hajar Dewantara dan memuji jasa guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi pertanyaan yang harus dijawab secara jujur adalah apakah negara benar-benar memuliakan guru, atau justru sedang membiarkan ketidakadilan terus berlangsung secara sistemik,” ujar Ridwan.
Ia menilai frasa “pahlawan tanpa tanda jasa” selama ini terdengar mulia, namun di sisi lain sering dipakai untuk menormalisasi pengorbanan tanpa batas dari para guru.
Padahal, kata Ridwan, dedikasi dan panggilan jiwa seorang pendidik tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak mereka.
“Negara tidak boleh menjadikan panggilan jiwa sebagai dalih untuk membayar murah kerja intelektual guru. Mereka adalah penentu masa depan bangsa. Karena itu, penghormatan terhadap guru harus hadir dalam bentuk nyata, bukan sekadar ucapan dan seremoni tahunan,” tegasnya.
Ridwan juga menyoroti budaya retorika yang menurutnya terlalu lama mendominasi kebijakan pendidikan di Indonesia.
Guru dimuliakan dalam pidato dan slogan, tetapi belum sepenuhnya mendapatkan keberpihakan dalam praktik kebijakan.
“Hari Pendidikan Nasional seharusnya menjadi momentum evaluasi yang jujur. Jangan sampai penghormatan simbolik hanya melahirkan ilusi kemajuan.
Pendidikan sejak awal adalah proyek besar bangsa untuk membangun masa depan. Maka persoalan guru bukan sekadar isu administratif, melainkan isu keadilan sosial,” katanya.
Ia menambahkan, ketidakpastian yang terus dialami guru kontrak dan honorer menunjukkan masih lemahnya keberanian negara dalam menghadirkan keadilan bagi tenaga pendidik.
“Ketika guru terus hidup dalam ketidakpastian, maka sesungguhnya negara sedang mengirim pesan keliru bahwa pengabdian bisa dieksploitasi dan masa depan bangsa bisa ditopang oleh ketidakjelasan,” ucap Ridwan.
Di akhir pernyataannya, Ridwan mengajak seluruh pemangku kebijakan menjadikan Hari Pendidikan Nasional sebagai titik koreksi bersama agar kesejahteraan dan kepastian hidup guru benar-benar menjadi prioritas.
“Bangsa ini tidak kekurangan guru hebat. Yang masih kurang adalah keberanian untuk memperlakukan mereka dengan adil. Jika negara ingin masa depan yang kuat, maka satu hal mendasar yang harus dilakukan adalah berhenti menunda keadilan bagi guru,” pungkasnya.
