TABAYYUN.CO.ID, BONE BOLANGO – Aliansi Masyarakat Penambang dan Mahasiswa mendesak Kapolda Gorontalo turun tangan menyelesaikan persoalan yang terjadi di kawasan pertambangan rakyat khususnya di batu gergaji,Kecamatan suwawa, Kabupaten Bone Bolango.
Massa menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memicu konflik yang lebih besar antarkelompok masyarakat.
Salah satu orator Dewa Diko mengatakan masyarakat merasa aspirasi mereka belum mendapatkan respons yang mampu memberikan kepastian terkait aktivitas di wilayah pertambangan rakyat.
“Kami sebagai rakyat merasa ketika kami bahkan tidak bisa melakukan pencarian di wilayah pertambangan rakyat. Kami merasa sia-sia bersuara, kami tinggalkan keluarga kami, kami tinggalkan mata pencarian kami, tapi hari ini yang menerima kami itu tidak bisa mempertanggungjawabkan segala sesuatu pernyataannya kepada massa aksi,” ujar Dewa, didepan Mapolda Gorontalo. Senin,27/07/26.
Massa juga mempertanyakan pejabat kepolisian yang memiliki kewenangan untuk menerima aspirasi sekaligus mengambil keputusan atas persoalan yang mereka sampaikan.
“Siapa yang bisa bernegosiasi dengan kami? Siapa yang bisa bertanggung jawab? Semua begini, Pak. Karena kami rakyat datang, kami berharap polisi itu adalah pengayom dan pelindung,” tegasnya.
Soroti Dugaan Percobaan Pembunuhan
Dalam aksi tersebut, massa turut menyoroti dugaan percobaan pembunuhan yang disebut pernah terjadi di kawasan pertambangan batu gergaji.
Mereka mempertanyakan perkembangan proses hukum terhadap pihak yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut.
Massa mengklaim telah menyampaikan laporan berulang kali, tetapi mempertanyakan tindak lanjut atas laporan tersebut.
“Sudah dilaporkan sampai tujuh kali di Polres Bone Bolango, satu orang tidak ada yang diproses, tidak ada yang diperiksa, tidak ada yang di-BAP,” kata Dewa.
Atas persoalan itu, massa meminta Kapolda Gorontalo memastikan seluruh laporan masyarakat ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Mereka menyebut para penambang yang beraktivitas di kawasan tersebut kini bekerja dalam situasi penuh kekhawatiran karena konflik sewaktu-waktu dapat kembali terjadi.
“Mereka ini melakukan mata pencaharian di wilayah pertambangan setiap harinya was-was, khawatir. Polisi tidak ada tindakan sama sekali, kasihan, Bang,” lanjutnya.
Dugaan Polisi Takut Hadapi Preman
Dalam orasinya, massa juga melontarkan kritik keras terhadap kinerja aparat kepolisian dalam menangani konflik di kawasan pertambangan rakyat tersebut.
Mereka menilai aparat seharusnya tidak menunjukkan sikap takut terhadap kelompok mana pun yang terlibat dalam konflik.
“Tapi hari ini saya lihat potret daripada polisi di Bone Bolango itu takut dengan preman. Sampaikan sama Kapolda Gorontalo, kasihan kami rakyat yang jadi korban,” ujar Dewa.
Massa menegaskan kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga keamanan dan memastikan setiap pihak mendapatkan perlakuan hukum yang sama.
Menurut mereka, konflik di satu kawasan pertambangan juga berpotensi mengganggu aktivitas penambang rakyat di wilayah lain di Kabupaten Bone Bolango.
Khawatir Konflik Berujung “Hukum Rimba”
Massa meminta kepolisian tidak membiarkan konflik berkembang tanpa kepastian penyelesaian.
Mereka khawatir ketidakjelasan penanganan hukum dan minimnya rasa aman dapat membuat masyarakat mengambil tindakan sendiri.
“Jangan sampai dengan pembiaran yang kemudian dilakukan, maka orang akan mengambil langkah hukum rimba karena orang merasa Polres Bone Bolango tidak serius di dalam menyelesaikan konflik yang ada di wilayah pertambangan rakyat,” tegasnya.
Selain itu, massa menyoroti dugaan keberpihakan oknum aparat kepada salah satu kelompok yang terlibat konflik.
Mereka meminta kepolisian memastikan proses penanganan perkara dilakukan secara objektif tanpa diskriminasi terhadap kelompok masyarakat mana pun.
“Kami khawatir bahwa oknum hari ini terindikasi berpihak ke salah satu pihak. Secara logika patut kita duga,” kata Dewa.
Aliansi Masyarakat Penambang dan Mahasiswa kemudian meminta Kapolda Gorontalo memberikan kepastian terkait penanganan seluruh persoalan di kawasan pertambangan rakyat Bone Bolango.
Mereka menuntut proses hukum dilakukan secara adil, transparan, dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Massa menegaskan tuntutan tersebut bukan untuk mendapatkan perlakuan khusus.
Mereka hanya meminta negara hadir melalui aparat kepolisian untuk memberikan rasa aman, perlindungan, serta kepastian hukum kepada seluruh masyarakat.
“Dari ujung kaki sampai ujung rambutnya Bapak dan Ibu adalah amanat rakyat. Pangkat dan jabatan tidak membawa mati. Itu diberikan oleh rakyat untuk apa? Untuk mengayomi dan melindungi rakyat itu sendiri,” pungkasnya.
