Tabayyun.co.id, GORONTALO – DPRD Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (8/4/2026).
Rombongan dipimpin Ketua Komisi II DPRD Banggai, Sukri Jalumang. Kedatangan mereka diterima Kepala Bagian Hukum dan Persidangan DPRD Provinsi Gorontalo, Akristianto Ahmad, bersama jajaran sekretariat.
Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk bertukar informasi terkait sejumlah isu strategis, terutama mengenai penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) serta pengelolaan pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD.
Akristianto Ahmad menjelaskan, pembahasan LKPJ di DPRD Provinsi Gorontalo telah dimulai usai Idul Fitri. Tahapan awal dilakukan melalui rapat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selanjutnya, proses dilanjutkan pada tingkat Panitia Khusus (Pansus) yang melakukan pendalaman secara intens terhadap isi laporan.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada 6 hingga 7 April, Pansus DPRD Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kementerian. Di antaranya Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang membidangi pembangunan mental, serta Kementerian SDM.
Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat materi pembahasan yang sebelumnya telah dibahas bersama OPD.
“Beberapa hal menjadi substansi penting dalam pembahasan, terutama terkait sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan kementerian sebagai rujukan dalam perumusan program,” jelas Akristianto Ahmad.
Selain itu, ia menyoroti adanya perubahan dalam mekanisme penganggaran tahun 2025. Perubahan tersebut mencakup sistem klasifikasi hingga penetapan anggaran yang kini lebih terpusat.
Kondisi ini, kata dia, membuat peran anggota DPRD dalam penentuan anggaran tidak lagi sepenuhnya seperti sebelumnya.
Menurutnya, situasi tersebut membutuhkan penyesuaian serta koordinasi yang lebih kuat antara DPRD dan pemerintah daerah agar kebijakan tetap tepat sasaran.
Kunjungan kerja DPRD Banggai ini menjadi bagian dari upaya memperkaya referensi dan memperkuat pertukaran informasi antar daerah.
Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kualitas pembahasan LKPJ dan pengelolaan Pokir semakin meningkat, sekaligus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
