Permintaan itu disampaikan saat pimpinan dan anggota DPRD Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Bapanas di Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Rombongan dipimpin Wakil Ketua III DPRD Provinsi Gorontalo, Sulyanto Pateda, dan diterima Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan (KSP) Bapanas, Hermawan.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD membahas berbagai persoalan pangan di Gorontalo, mulai dari ketersediaan dan stabilisasi komoditas hingga penguatan sektor pertanian, peternakan, serta usaha pangan masyarakat.
DPRD menilai potensi pangan yang dimiliki Gorontalo perlu ditopang kebijakan dan program pemerintah pusat agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sulyanto mengatakan Gorontalo memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pangan. Namun, potensi tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat agar hasil produksi masyarakat tidak hanya tersedia, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi.
“Yang kami harapkan bagaimana program pemerintah pusat, khususnya yang berkaitan dengan pangan, dapat benar-benar dirasakan masyarakat di daerah. Gorontalo memiliki potensi yang besar, sehingga perlu ada sinergi agar potensi tersebut bisa dikembangkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sulyanto.
Menurutnya, penguatan sektor pangan tidak cukup hanya dengan memastikan ketersediaan komoditas. Pemerintah juga perlu memperhatikan penyerapan hasil produksi petani dan pelaku usaha.
Kepastian pasar dinilai penting agar masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, peternakan, dan usaha pangan memperoleh manfaat ekonomi dari hasil produksi mereka.
Karena itu, DPRD mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo menyusun data serta usulan kebutuhan pangan secara lebih terperinci.
Data tersebut diharapkan menjadi dasar dalam menyampaikan kebutuhan daerah kepada pemerintah pusat, sehingga dukungan yang diberikan dapat diarahkan pada persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya menyampaikan kebutuhan secara umum. Daerah harus datang dengan data dan usulan yang jelas, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat bisa ditindaklanjuti,” kata Sulyanto.
Menanggapi dorongan DPRD, Hermawan menyatakan Bapanas terbuka terhadap koordinasi dan usulan dari pemerintah daerah.
Namun, ia menekankan pentingnya data yang jelas agar kebutuhan daerah dapat dipetakan dan disesuaikan dengan program yang tersedia.
“Yang penting dari daerah ada data dan usulan yang jelas. Dengan begitu, kita bisa melihat kebutuhan serta program apa yang dapat disinergikan,” ujar Hermawan.
Hermawan juga menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memiliki peran dalam memastikan program pangan berjalan sesuai sasaran.
Pertemuan tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi DPRD Provinsi Gorontalo untuk mendorong tindak lanjut bersama Pemerintah Provinsi Gorontalo.
DPRD berharap hasil koordinasi dengan Bapanas tidak berhenti pada pembahasan, tetapi diterjemahkan ke dalam data dan usulan program yang konkret.
Dengan langkah tersebut, dukungan pemerintah pusat diharapkan dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan pangan masyarakat Gorontalo secara lebih tepat sasaran.
