TABAYYUN.CO.ID ,GORONTALO— Pembangunan akses jalan Tulabolo–Pinogu kembali menjadi sorotan. Pemerintah daerah bersama DPRD dan pemangku kepentingan terkait didorong segera mengubah berbagai komitmen menjadi program pembangunan yang memiliki target, pendanaan dan tahapan yang jelas.
Dorongan tersebut mengemuka dalam Forum Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tulabolo–Pinogu bertema “Membangun Ekosistem Kolaborasi Lestari untuk Percepatan Pembangunan Akses Jalan Tulabolo–Pinogu” yang berlangsung di Hotel Aston Kota Gorontalo, Senin (24/8/2026).
Forum yang digelar Pemerintah Kabupaten Bone Bolango itu mempertemukan sejumlah pihak untuk membahas percepatan pembangunan akses menuju Kecamatan Pinogu.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dalam kegiatan tersebut diwakili Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Saptiani Sidiki.
Yeyen menilai forum koordinasi tidak boleh hanya menghasilkan kesepakatan di atas kertas. Setiap pihak harus memiliki peran yang jelas agar pembangunan jalan dapat segera direalisasikan.
Menurut Yeyen, persoalan akses Tulabolo–Pinogu menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jalan tersebut berhubungan langsung dengan mobilitas warga, distribusi kebutuhan, aktivitas ekonomi hingga akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pelayanan pemerintahan.
Karena itu, pembangunan akses tersebut dinilai perlu ditempatkan sebagai salah satu agenda strategis pembangunan daerah.
“Forum ini harus menjadi ruang untuk menyatukan perspektif, kepentingan, kewenangan dan sumber daya. Yang terpenting, hasilnya harus menghasilkan langkah nyata untuk mempercepat pembangunan akses jalan Tulabolo–Pinogu,” ujar Yeyen.
Ia menekankan pentingnya pembagian tugas yang konkret antarinstansi. Kejelasan mengenai kewenangan, sumber anggaran, jadwal pelaksanaan dan target pembangunan menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan.
Tanpa hal tersebut, forum koordinasi berisiko hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan perubahan berarti bagi masyarakat.
Jalan Tulabolo–Pinogu tidak hanya dipandang sebagai proyek membuka badan jalan. Infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam menghubungkan masyarakat dengan berbagai pusat aktivitas.
Ketersediaan akses yang lebih baik diharapkan dapat memangkas hambatan perjalanan, memperlancar distribusi barang serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Sebaliknya, keterbatasan infrastruktur dapat membuat biaya transportasi dan distribusi meningkat. Kondisi tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap harga barang dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, pembangunan jalan harus memperhatikan kualitas konstruksi, keselamatan, kondisi lingkungan serta kemampuan pemeliharaan dalam jangka panjang.
DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan akan terus mengawal proses tersebut bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.
Pengawalan dilakukan agar setiap tahapan memiliki ukuran keberhasilan yang jelas serta dapat dipantau secara terbuka.
Dalam forum tersebut juga dilakukan penandatanganan berita acara komitmen bersama sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi pembangunan akses Tulabolo–Pinogu.
Dokumen tersebut menjadi simbol kesepakatan lintas pihak untuk mendorong percepatan pembangunan.
Namun, pekerjaan yang lebih penting justru dimulai setelah komitmen tersebut ditandatangani.
Kesepakatan perlu segera diterjemahkan menjadi rencana kerja, pembagian kewenangan, dukungan anggaran, target waktu serta mekanisme evaluasi.
Dengan demikian, masyarakat dapat melihat perkembangan pembangunan secara konkret, bukan hanya mendengar kembali janji dan komitmen.
“Komitmen bersama ini harus menjadi landasan untuk pengawalan bersama. Kita ingin prosesnya jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Yeyen.
DPRD Provinsi Gorontalo berharap forum tersebut menjadi momentum untuk mengubah pola penanganan pembangunan jalan Tulabolo–Pinogu dari sekadar koordinasi menjadi kerja bersama yang memiliki target dan hasil terukur.
Bagi masyarakat Pinogu, keberadaan jalan bukan sekadar persoalan infrastruktur. Akses tersebut berkaitan dengan kesempatan memperoleh pelayanan publik, kelancaran aktivitas ekonomi serta pemerataan pembangunan.
Karena itu, percepatan pembangunan Tulabolo–Pinogu diharapkan tidak kembali berhenti di meja rapat, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
