TABAYYUN.CO.ID, JAKARTA – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus Thomas Mopili, memimpin kunjungan kerja pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo ke Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, Kamis (23/7/2026). Rombongan diterima langsung Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, bersama jajaran kementerian.
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari lawatan Wakil Menteri Transmigrasi ke sejumlah kawasan transmigrasi di Provinsi Gorontalo pada Juni 2026.
Dalam pertemuan itu, DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan berbagai usulan pembangunan infrastruktur serta pengembangan kawasan transmigrasi di Kabupaten Gorontalo, Gorontalo Utara, Boalemo, dan sejumlah wilayah lainnya.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus Thomas Mopili, menegaskan bahwa pemerintah daerah harus aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar program prioritas daerah mendapat perhatian dalam pengalokasian anggaran.
“Kita tidak bisa hanya menunggu di daerah. Daerah harus proaktif datang ke kementerian untuk mengawal setiap usulan. Alhamdulillah, proposal yang kita sampaikan mendapat respons yang sangat baik dari Wakil Menteri Transmigrasi,” ujar Idrus.
Menurutnya, Wakil Menteri Transmigrasi juga berpesan agar koordinasi dengan pemerintah pusat terus diperkuat karena banyak daerah lain yang turut mengajukan program pembangunan.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menilai pengembangan kawasan transmigrasi tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia menyebut kawasan transmigrasi di Gorontalo memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya pengembangan komoditas hortikultura seperti durian, alpukat, dan rambutan. Potensi tersebut semakin didukung dengan keberadaan penangkaran bibit mandiri yang dapat dikembangkan menjadi kawasan percontohan.
“Kami ingin pembangunan kawasan transmigrasi tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan komoditas unggulan yang terintegrasi dengan program pemerintah daerah,” jelas Ridwan.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Hj. Espin Tulie, mengungkapkan pihaknya telah menyerahkan proposal revitalisasi infrastruktur yang mencakup pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan, hingga fasilitas pendidikan di kawasan transmigrasi.
Menurut Espin, Kementerian Transmigrasi membuka peluang dukungan terhadap revitalisasi sarana pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP hingga SMA. Selain itu, kementerian juga memberi perhatian pada program revitalisasi rumah bagi masyarakat transmigrasi.
“Kami berharap hasil konsultasi ini dapat segera ditindaklanjuti sehingga masyarakat transmigrasi benar-benar merasakan manfaat pembangunan yang lebih merata,” ungkap Espin.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Syarifudin Bano, turut menyampaikan aspirasi masyarakat hasil reses di kawasan transmigrasi Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo. Ia menyoroti kebutuhan peningkatan kualitas jalan, perbaikan fasilitas pendidikan, serta penyediaan jaringan air bersih di Desa Bukit Aren, Ayumolingo, dan Hiyalo Oyile.
Di sisi lain, Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Anas Jusuf, mengajak Kementerian Transmigrasi untuk meninjau langsung kawasan transmigrasi di Kabupaten Boalemo yang dinilai berkembang pesat.
Menurutnya, Kecamatan Wonosari merupakan salah satu contoh keberhasilan program transmigrasi dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat serta memiliki potensi pengembangan sebagai Kawasan Terpadu Mandiri (KTM).
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga Mauladi, menyampaikan komitmen pemerintah dalam memperkuat kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Ia menjelaskan, secara nasional terdapat sekitar 2,2 juta kepala keluarga atau 9,2 juta jiwa peserta transmigrasi yang tersebar di 154 kawasan prioritas nasional. Gorontalo dinilai memiliki peluang besar karena kawasan transmigrasinya tersebar di empat kabupaten dengan potensi pengembangan sektor pertanian, permukiman, dan pemberdayaan masyarakat.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah konkret untuk mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, serta pengembangan ekonomi masyarakat di kawasan transmigrasi melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah pusat.
