TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mendorong pengembangan Rumah Sakit Ainun melalui dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dimanfaatkan sebagai momentum untuk menyusun strategi agar rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Gorontalo tersebut dapat memperoleh bantuan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Kementerian Kesehatan.
Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, dr. Sri Darsianti Tuna, mengatakan pembahasan bersama manajemen Rumah Sakit Ainun tidak hanya berfokus pada kebutuhan anggaran tahun depan, tetapi juga mencari peluang pendanaan dari pemerintah pusat di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Semua mitra Komisi IV memang diwajibkan memaparkan pembahasan KUA-PPAS. Dari situ kami melihat bagaimana seluruh program Rumah Sakit Ainun harus diselaraskan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah,” kata dr. Sri Darsianti Tuna.
Menurutnya, keterbatasan fiskal daerah tidak boleh menghambat upaya peningkatan pelayanan kesehatan. Karena itu, Komisi IV menilai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) menjadi peluang yang harus dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas Rumah Sakit Ainun.
Program tersebut memberikan kesempatan bagi rumah sakit tipe C dan tipe D untuk meningkatkan kelas pelayanan melalui pembangunan fasilitas kesehatan serta pengadaan sarana dan prasarana pendukung.
Bagi Gorontalo, peluang tersebut dinilai sangat strategis mengingat Rumah Sakit Ainun saat ini masih berstatus rumah sakit tipe C, namun diproyeksikan menjadi rumah sakit rujukan milik Pemerintah Provinsi Gorontalo.
“Harapan kami, Rumah Sakit Ainun bisa masuk dalam program PHTC. Karena itu kami akan melakukan komunikasi dan lobi dengan Kementerian Kesehatan. Nilai bantuannya kurang lebih Rp200 miliar, dan itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan tipe rumah sakit,” ujarnya.
Dr. Sri Darsianti Tuna menjelaskan, dukungan pemerintah pusat menjadi semakin penting setelah proyek pembangunan rumah sakit yang sebelumnya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal.
Akibatnya, sejumlah rencana pengembangan fasilitas rumah sakit belum dapat dilanjutkan dan masih menyisakan berbagai kebutuhan infrastruktur yang harus dipenuhi.
“Kami tidak ingin peluang seperti itu terulang lagi. Kalau sekarang ada kesempatan melalui program PHTC, maka harus diperjuangkan bersama agar Gorontalo bisa memperoleh bantuan tersebut,” katanya.
Ia menegaskan bahwa peningkatan status Rumah Sakit Ainun bukan hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menyangkut kemampuan rumah sakit dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih lengkap bagi masyarakat.
Dengan peningkatan kelas rumah sakit, berbagai fasilitas medis modern, pelayanan dokter spesialis, hingga kapasitas penanganan pasien diharapkan semakin meningkat sehingga masyarakat Gorontalo tidak perlu lagi banyak dirujuk ke luar daerah.
Karena itu, Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menilai pembahasan KUA-PPAS 2027 harus dimanfaatkan untuk memastikan setiap peluang pendanaan dari pemerintah pusat dapat dioptimalkan guna mempercepat pengembangan Rumah Sakit Ainun.
DPRD juga menyatakan siap mengawal komunikasi antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kementerian Kesehatan agar usulan bantuan melalui Program Hasil Terbaik Cepat dapat terealisasi. Bantuan senilai sekitar Rp200 miliar tersebut diharapkan menjadi momentum penting bagi Rumah Sakit Ainun untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus memperkuat perannya sebagai rumah sakit rujukan provinsi.
