Ekspor Pelet Kayu Menggiurkan, Hutan Gorontalo Terancam dan Warga Menanggung Dampak

TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Industri pelet kayu di Gorontalo terus berkembang dengan nilai ekspor mencapai puluhan juta dolar Amerika Serikat. Namun, di balik kontribusi komoditas tersebut terhadap perdagangan luar negeri, muncul persoalan serius mengenai penyusutan kawasan hutan, transparansi perizinan, hingga ancaman terhadap kehidupan masyarakat di sekitar konsesi.

Temuan #KoalisiSaveGorontalo mengungkapkan, terdapat sepuluh konsesi perkebunan energi di Provinsi Gorontalo dengan luas keseluruhan sekitar 282.100 hektare. Dari jumlah tersebut, empat perusahaan telah menjalankan aktivitas operasional, yakni PT Banyan Tumbuh Lestari (BTL), PT Inti Global Laksana (IGL), PT Gorontalo Citra Lestari (GCL), dan PT Gema Nusantara Jaya (GNJ).

Koalisi memperkirakan deforestasi di wilayah konsesi perusahaan-perusahaan tersebut mencapai 9.617 hektare sepanjang 2020–2026.

Persoalan tidak hanya berkaitan dengan pembukaan kawasan hutan. Perubahan pola perizinan dari Hutan Tanaman Industri (HTI) menuju skema Multiusaha Kehutanan (MUK) juga dinilai berpotensi memperbesar persoalan penguasaan lahan dan konflik dengan masyarakat.

Dua perusahaan, yakni GCL dan GNJ, diketahui telah memperoleh Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) melalui skema MUK. Hasil kayu dari konsesi tersebut kemudian diproses di fasilitas milik PT Gorontalo Panel Lestari (GPL).

Direktur Jaringan Pemantauan Independen Kehutanan (JPIK), Zulfianto Biahimo, menilai perubahan skema perizinan tersebut menyimpan persoalan serius, terutama menyangkut hak masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan konsesi.

JPIK menemukan adanya penyusutan kawasan lindung dalam konsesi PT GNJ. Luas kawasan yang sebelumnya tercatat 7.652 hektare berubah menjadi 3.713,68 hektare dalam dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH).

Sementara dokumen RKUPH PT GCL periode 2023–2032 memuat rencana pengembangan kawasan perdagangan karbon di dalam wilayah konsesi.

“JPIK Gorontalo menemukan bahwa perubahan skema perizinan dan komoditas perusahaan, dari HTI menjadi perkebunan energi melalui skema MUK, dijalankan tanpa persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC) dari desa-desa yang berada di dalam konsesi,” Kata Zulfianto.

Penolakan Perusahaan Baru di Pohuwato

Persoalan ekspansi industri kehutanan juga mencuat di Kabupaten Pohuwato. Rencana operasional PT Lumintu Ageng Lestari Joyo mendapat penolakan dari pemerintah daerah dan DPRD setempat.

Perusahaan yang bergerak di sektor hutan tanaman energi (HTE) dengan skema PBPH tersebut mengusulkan tiga kecamatan sebagai wilayah operasional, yakni Popayato Barat, Popayato, dan Popayato Timur. Luas konsesi yang direncanakan mencapai sedikitnya 38.000 hektare.

Penolakan bahkan disampaikan secara terbuka oleh seluruh fraksi DPRD Pohuwato dalam rapat paripurna ke-33 pada 30 Juni 2026.

Juru Bicara #KoalisiSaveGorontalo, Renal Husa, mengingatkan bahwa ketiga kecamatan tersebut bukan wilayah yang baru berhadapan dengan aktivitas industri ekstraktif. Sejumlah izin usaha biomassa kayu sebelumnya telah berada di Popayato Barat, Popayato, Popayato Timur, dan Lemito.

Baca Juga :  Empat Kadin Gorontalo Dibekukan Sepihak? Paris Djali Seret ke Pusat

Berdasarkan analisis citra satelit koalisi, sekitar 1.105 hektare hutan alam di Pohuwato telah mengalami deforestasi sepanjang 2021–2023.

Renal mengapresiasi sikap DPRD yang menolak rencana perusahaan tersebut. Namun, menurut dia, pernyataan politik itu harus diterjemahkan menjadi langkah konkret kepada pemerintah pusat sebagai pihak yang memiliki kewenangan pemberian izin.

“Sikap itu harus ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat sebagai pemberi izin,” ujarnya.

Koalisi juga mempertanyakan manfaat ekonomi yang selama ini dikaitkan dengan keberadaan industri kehutanan. Mereka menilai aktivitas perusahaan belum memperlihatkan kontribusi yang sebanding dengan dampak lingkungan dan sosial yang dirasakan masyarakat di sekitar konsesi.

Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian adalah banjir bandang di Desa Tuweya dan Desa Bohusami, Kecamatan Wanggarasi, pada 20 Juni 2025.

Bencana tersebut menyebabkan dua warga meninggal dunia dan merendam ratusan rumah. Data BPBD Pohuwato mencatat sekitar 1.235 jiwa terdampak di kedua desa. Sementara BNPB mencatat total 8.995 orang terdampak banjir di Kabupaten Pohuwato saat itu.

Ribuan hektare lahan pertanian dilaporkan rusak. Bahkan, sebuah jembatan penghubung Jalan Trans-Sulawesi di Kecamatan Lemito mengalami kerusakan total.

Pelet Kayu Menjadi Andalan Ekspor Gorontalo

Di tengah berbagai persoalan tersebut, pelet kayu justru menjadi salah satu penopang utama ekspor Provinsi Gorontalo.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Gorontalo dalam Berita Resmi Statistik Nomor 64/10/75 tertanggal 1 Oktober 2026 menunjukkan, ekspor sektor kayu dan barang dari kayu mencapai 58,46 juta dolar AS sepanjang Januari–Agustus 2026.

Dari nilai tersebut, pelet kayu menyumbang 33,34 juta dolar AS atau sekitar 57,02 persen.

Volume ekspornya mencapai 240.816 ton dengan negara tujuan utama Jepang dan Korea Selatan.

Khusus Agustus 2026, nilai ekspor ke kedua negara tersebut tercatat 6,17 juta dolar AS atau sekitar 58 persen dari keseluruhan ekspor pada bulan itu.

Dominasi komoditas ini membuat industri pelet kayu memiliki posisi strategis dalam struktur perdagangan luar negeri Gorontalo.

Pada 2024, Bea Cukai bahkan menyebut PT Biomassa Jaya Abadi (BJA) menyumbang lebih dari 55 persen devisa ekspor Gorontalo. Perusahaan tersebut juga menerima penghargaan dari Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara pada 27 Agustus 2024.

Namun, bagi #KoalisiSaveGorontalo, ketergantungan terhadap satu komoditas hasil hutan justru memperlihatkan belum optimalnya pengembangan sektor unggulan lainnya.

Koalisi mempertanyakan apakah capaian ekspor tersebut benar-benar sebanding dengan biaya ekologis yang harus ditanggung masyarakat.

“Padahal pencapaian yang diraih oleh PT BJA tersebut didapat dengan membabat hutan alam di Pohuwato,” kata Renal.

Dokumen AMDAL Dipertanyakan

Persoalan lain muncul dari keterbukaan dokumen lingkungan perusahaan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Gorontalo sebelumnya menyatakan bahwa dokumen perizinan PT BJA serta perusahaan pemasok bahan bakunya, IGL dan BTL, telah lengkap.

Baca Juga :  Di Muswil Persis Gorontalo, Prof Atip Soroti Peran Ormas Islam dalam Sejarah Bangsa

Pernyataan tersebut pernah diberitakan Dulohupa.id pada 19 Januari 2024.

Namun, ketika Japesda mengajukan permintaan dokumen AMDAL ketiga perusahaan pada 17 Agustus 2026 melalui surat Nomor 48/SP/JAPESDA/VIII/2026, dokumen yang dimaksud justru tidak tersedia di tingkat provinsi.

DLHK menyebut dokumen perusahaan berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) berada di tingkat kementerian.

Pada 1 September 2026, Japesda hanya menerima empat dokumen AMDAL. Dokumen IGL dan BTL yang diterima bahkan masih berstatus perkebunan sawit, bukan hutan tanaman energi.

Direktur Japesda, Christopel Paino, mempertanyakan perbedaan keterangan tersebut. Menurut dia, pernyataan bahwa dokumen telah lengkap seharusnya dapat dibuktikan melalui akses terhadap dokumen yang pernah diperiksa.

“Kalau DLHK bisa menyatakan dokumennya lengkap, artinya mereka pernah memeriksanya. Lalu mengapa sekarang dokumen itu tidak bisa diakses di daerah?” ujarnya.

Menurut Christopel, persoalan tersebut memperlihatkan lemahnya transparansi informasi publik dalam proses perizinan yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Padahal, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi, termasuk dokumen lingkungan seperti AMDAL.

Japesda juga menyampaikan permintaan serupa kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Gorontalo. Namun, instansi tersebut menyampaikan bahwa dokumen perizinan yang diminta tidak berada dalam penguasaan mereka karena kewenangannya berada di Kementerian Kehutanan.

Direktur WALHI Gorontalo, Defri Sofyan, turut menyoroti persoalan persetujuan masyarakat atau Free, Prior and Informed Consent (FPIC).

Riset WALHI Gorontalo pada 2025 di Desa Lomuli dan Desa Butungale menemukan bahwa seluruh responden mengaku tidak pernah dilibatkan dalam sosialisasi perusahaan terkait rencana pengembangan HTE.

Menurut pengakuan warga, sosialisasi yang pernah dilakukan sebelumnya hanya berkaitan dengan perkebunan sawit, sebelum izin perusahaan beralih ke tanaman energi.

“Perubahan komoditas dari sawit ke tanaman energi, adalah perubahan besar yang menentukan nasib hutan dan warga. Tanpa persetujuan baru dari masyarakat, izin itu cacat secara sosial. Pemerintah harus meninjau ulang izin tersebut,” kata Defri.

Daerah Menerima Dampak, Pendapatan Besar Mengalir ke Pusat

Koalisi juga menyoroti pembagian manfaat ekonomi dari aktivitas industri kehutanan.

Menurut mereka, keputusan pemberian izin pemanfaatan dan pelepasan kawasan hutan berada di tingkat pemerintah pusat. Begitu pula sebagian besar penerimaan negara dari aktivitas tersebut.

Penerimaan negara dari sektor kehutanan, seperti Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), disetorkan ke kas negara. Pemerintah daerah kemudian memperoleh bagian melalui Dana Bagi Hasil (DBH).

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi Gorontalo menerima DBH kehutanan sekitar Rp8,7 miliar pada 2025.

Baca Juga : 

Jumlah tersebut terdiri atas PSDH sebesar Rp562,5 juta dan Dana Reboisasi Rp8,11 miliar.

Angka itu merupakan akumulasi penerimaan dari seluruh pembayaran PNBP kehutanan di Gorontalo, bukan semata-mata berasal dari industri pelet kayu.

Penggunaan Dana Reboisasi juga dibatasi untuk kegiatan tertentu, seperti rehabilitasi dan reboisasi kawasan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, serta perlindungan hutan.

Sementara itu, Direktur PT BJA, Zunaidi, pada Agustus 2025 mengklaim PT BTL telah membayar PSDH sebesar Rp22,26 miliar, DR Rp20,65 miliar, serta 2,88 juta dolar AS.

Di sisi lain, masyarakat yang tinggal di sekitar konsesi harus menghadapi berbagai risiko lingkungan.

Klaim BJA Group yang menyebut telah mempekerjakan hampir 1.500 orang, dengan 83 persen di antaranya merupakan tenaga kerja lokal, juga mendapat catatan dari koalisi.

Berdasarkan temuan mereka, sebagian besar pekerja lokal berada pada posisi buruh kasar. Sementara jabatan strategis lebih banyak ditempati tenaga kerja dari luar wilayah konsesi, termasuk dari luar Gorontalo.

Koalisi menilai klaim peningkatan ekonomi masyarakat perlu dibuktikan melalui data yang terbuka, bukan sekadar pernyataan perusahaan.

Tongkang Pelet Kayu Masuk Wilayah Tangkap Nelayan

Dampak aktivitas industri pelet kayu tidak hanya menjadi perhatian di kawasan hutan. Aktivitas pengangkutan hasil produksi melalui laut juga dinilai berpotensi mengancam ruang hidup nelayan tradisional.

Pada 21 Agustus 2026, sebuah kapal tunda yang menarik tongkang bermuatan pelet kayu terpantau melintas di perairan depan Desa Torosiaje Laut, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato.

Wilayah tersebut merupakan kawasan tangkap nelayan tradisional, termasuk warga Desa Torosiaje Laut dan Torosiaje Serumpun.

Koalisi menilai lintasan kapal berukuran besar di wilayah tersebut berpotensi membahayakan perahu nelayan yang berukuran kecil. Risiko yang dikhawatirkan meliputi tabrakan, gangguan arus baling-baling kapal, hingga kerusakan alat tangkap.

Selain keselamatan nelayan, aktivitas tongkang di perairan dangkal juga dikhawatirkan mengancam ekosistem laut, khususnya terumbu karang.

Potensi kerusakan dapat terjadi akibat tongkang kandas, tali penarik menyapu dasar laut, maupun kemungkinan tumpahan muatan dan bahan bakar.

Atas persoalan tersebut, #KoalisiSaveGorontalo mendesak Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran jalur pelayaran.

Koalisi meminta pemerintah menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran serta menetapkan jalur pelayaran yang tidak bersinggungan dengan wilayah tangkap nelayan tradisional.

Bagi koalisi, besarnya nilai ekspor pelet kayu tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.

Transparansi perizinan, perlindungan hutan, keterlibatan masyarakat, dan keselamatan nelayan juga harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan arah pengembangan industri kehutanan di Gorontalo.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *