TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Espin Tulie, meminta pembahasan KUA-PPAS 2027 dilakukan lebih tajam agar setiap program yang masuk dalam APBD benar-benar memiliki dasar perencanaan dan manfaat bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Espin saat Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat tersebut, Komisi III menelaah kembali usulan program dan kegiatan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja. Pembahasan juga mempertimbangkan berbagai masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
“Kami ingin mempertajam hasil pembahasan KUA-PPAS 2027 bersama mitra Komisi III, termasuk mengakomodasi berbagai masukan dari fraksi. Kami ingin mengetahui secara rinci alasan adanya program yang mengalami kenaikan maupun penurunan anggaran,” ujar Espin.
Menurut Espin, setiap perubahan alokasi anggaran harus memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pendalaman tersebut diperlukan agar Komisi III memiliki argumentasi yang kuat ketika pembahasan dilanjutkan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
“Kami harus memastikan apakah suatu anggaran layak dipertahankan, dikurangi, atau dialihkan ke program yang lebih mendesak dan benar-benar dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Anggaran Program Tak Prioritas Bisa Dialihkan
Espin menyebut masih terdapat sejumlah OPD yang membutuhkan penambahan anggaran karena harus menyesuaikan kebutuhan organisasi maupun pelaksanaan program prioritas.
Beberapa di antaranya yakni Biro Administrasi Pembangunan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, serta Bappeda.
Di sisi lain, Komisi III juga akan mengevaluasi program yang dinilai belum menjadi prioritas.
Jika ditemukan kegiatan yang urgensinya rendah, anggarannya dapat dipertimbangkan untuk dialihkan kepada program lain yang dinilai lebih mendesak dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Espin menegaskan Bappeda memiliki posisi penting dalam memastikan seluruh program pemerintah daerah tetap berada dalam koridor perencanaan pembangunan.
Karena itu, program yang masuk dalam APBD 2027 harus memiliki dasar yang jelas dalam dokumen perencanaan daerah.
“Kami tidak ingin ada lagi program yang tidak memiliki dasar dalam dokumen perencanaan daerah. Jangan sampai muncul program yang tiba-tiba masuk tanpa melalui kajian dan pembahasan yang matang. Semua harus melalui proses argumentasi dan diskusi yang panjang agar APBD 2027 benar-benar berkualitas,” tegasnya.
Embarkasi Haji Ditargetkan Beroperasi 2028
Selain membahas KUA-PPAS 2027, Espin turut menyinggung perkembangan pembangunan embarkasi haji di Gorontalo.
Ia menyampaikan fasilitas tersebut ditargetkan dapat mulai beroperasi pada 2028.
Menurut Espin, proses pembebasan lahan saat ini dialihkan penanganannya kepada Dinas PUPR agar memiliki dasar pelaksanaan yang lebih sesuai.
Sementara itu, pemerintah pusat melalui APBN terus melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung di Bandara Djalaluddin Gorontalo.
Salah satu agenda penting pada 2027 adalah peningkatan atau penebalan runway agar dapat melayani pesawat berbadan lebar.
“Pada 2027 akan dilakukan penebalan runway agar mampu melayani pesawat berbadan lebar seperti Boeing dan Airbus yang mengangkut jamaah haji maupun umrah. Dengan demikian, penerbangan dari Gorontalo menuju Jeddah diharapkan dapat dilakukan secara langsung tanpa transit di Makassar atau Medan,” jelasnya.
Masuk PSN, Anggaran 2027 Diharapkan Tak Dipangkas
Espin mengatakan pengembangan Bandara Djalaluddin tersebut telah masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Berdasarkan hasil koordinasi dengan Bappenas, anggaran pembangunan telah disiapkan untuk tahun 2027.
Karena itu, Komisi III berharap anggaran yang telah direncanakan tidak mengalami pemangkasan agar seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai target.
“Kami berharap anggaran yang sudah direncanakan ini tidak mengalami pemangkasan sehingga seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai target dan masyarakat Gorontalo segera merasakan manfaatnya,” tutup Espin.
