TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fikram A.Z. Salilama, meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo mempertimbangkan kenaikan honor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Menurut Fikram, honor yang saat ini berada di kisaran Rp1 juta per bulan dinilai belum sebanding dengan kondisi kerja dan risiko yang harus dihadapi para personel Satpol PP di lapangan.
Ia menilai pemerintah perlu melihat kondisi tersebut secara lebih manusiawi, terutama bagi petugas yang bekerja di luar ruangan dan harus menjalankan tugas dalam berbagai kondisi cuaca serta waktu kerja.
Fikram menyampaikan hal tersebut dalam pembahasan anggaran bersama pemerintah daerah. Ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak hanya melihat angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga mempertimbangkan kondisi riil para petugas.
“Maksud saya coba TAPD juga pemerintah harus berpikir dengan kondisi yang ada sekarang honor satu juta. Kasih dapat apa dalam sebulan. Harusnya ini dipikirkan.” kata Fikram. Selasa/28/07/27.
Ia membandingkan kondisi tersebut dengan pegawai yang bekerja di dalam ruangan dengan fasilitas lebih memadai.
Menurutnya, Satpol PP memiliki tugas yang tidak ringan karena harus berjaga dan menjalankan pengamanan dalam kondisi panas, hujan, hingga malam hari.
Fikram menegaskan, persoalan honor Satpol PP perlu menjadi perhatian serius pemerintah. Ia berharap TAPD dapat mengkaji kemungkinan menaikkan honor tersebut sehingga lebih layak dan sesuai dengan beban tugas.
“Honor Satpol harus diangkat. Jangan dibiarkan satu juta terus.” tegas Fikram, yang juga ketua Badan kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo.
Minta Pembagian Anggaran OPD Lebih Rasional
Selain persoalan honor Satpol PP, Fikram juga menyoroti pembagian anggaran di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia meminta pemerintah melakukan evaluasi agar alokasi anggaran tidak menumpuk pada OPD tertentu, sementara OPD lain memperoleh anggaran yang relatif kecil.
Menurutnya, pembagian anggaran harus lebih rasional dengan mempertimbangkan kebutuhan, beban kerja, program serta manfaatnya bagi masyarakat.
“Saya harapkan coba TAPD juga dalam memberikan pembagian kue-kue kepada OPD yang rasional. Jangan anggaran tertumpuk di salah satu OPD yang tertentu anggarannya cukup besar karena memang ya di situ bisa.” tegasnya.
Fikram menilai ketimpangan alokasi anggaran perlu dikaji agar pembangunan dan pelayanan publik tidak hanya bertumpu pada sektor tertentu.
