TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo memperkuat kerja sama perdagangan antar daerah dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menjaga ketersediaan pangan sekaligus mengendalikan gejolak harga komoditas hortikultura.
Langkah strategis tersebut melibatkan Bank Indonesia melalui penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), terutama untuk menjamin kesinambungan pasokan bawang merah dan cabai rawit yang selama ini masih bergantung pada pasokan dari luar Gorontalo.
Kerja sama ini menjadi penting mengingat Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah pemasok utama komoditas hortikultura bagi Gorontalo.
Berdasarkan data produksi tahun 2025, Sulawesi Selatan menghasilkan bawang merah sebanyak 322.741,56 ton atau meningkat 37,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Sementara itu, produksi cabai rawit mencapai 44.240,87 ton, meningkat 21,35 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Besarnya kapasitas produksi tersebut dinilai menjadi peluang bagi Gorontalo untuk memperkuat ketahanan pasokan pangan, terutama ketika menghadapi gangguan produksi akibat kondisi cuaca ekstrem dan kekeringan sebagai dampak El Nino.
Selain faktor produksi, konektivitas geografis antara kedua provinsi juga menjadi keuntungan dalam memperkuat perdagangan komoditas pangan.
Jalur distribusi darat yang menghubungkan kedua wilayah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya transportasi sehingga pasokan komoditas hortikultura dapat menjangkau pasar Gorontalo secara lebih optimal.
Komitmen penguatan kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan kesepakatan antarpemerintah (Government to Government/G2G) antara Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara para pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah dan pelaku usaha melalui skema Business to Business (B2B).
Melalui kesepakatan tersebut, kedua daerah berupaya memperkuat koordinasi perdagangan, memperlancar distribusi komoditas pangan, serta membangun hubungan usaha yang lebih terencana antara produsen, distributor, dan pelaku pasar.
Penguatan KAD ini juga menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah melalui kerangka 4K, khususnya aspek Ketersediaan Pasokan dan Kelancaran Distribusi.
Dengan adanya kerja sama tersebut, pemenuhan kebutuhan pangan di Gorontalo diharapkan tidak hanya bergantung pada mekanisme perdagangan yang bersifat sementara, tetapi didukung pola distribusi antardaerah yang berkelanjutan.
Ke depan, kerja sama Gorontalo dan Sulawesi Selatan diharapkan dapat diperluas ke berbagai komoditas strategis lainnya serta melibatkan lebih banyak pelaku usaha.
Sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan dunia usaha menjadi kunci agar kesepakatan tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi benar-benar terealisasi dalam bentuk kelancaran pasokan dan stabilitas harga di pasar.
Pada akhirnya, penguatan rantai pasok antardaerah diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus menciptakan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan bagi kedua provinsi.














