TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Target Gorontalo menjadi embarkasi haji penuh pada 2028 mendorong DPRD Provinsi Gorontalo memperkuat pengawasan terhadap kesiapan infrastruktur penyelenggaraan ibadah haji.
Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo meminta revitalisasi Asrama Haji Gorontalo tidak berjalan lambat. Kesiapan fasilitas dinilai menjadi salah satu faktor penting agar target peningkatan status pelayanan haji tersebut dapat direalisasikan.
Persoalan itu menjadi salah satu agenda Komisi III saat melakukan kunjungan kerja ke Komisi VIII DPR RI, Rabu (16/9/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo Espin Tulie dan diterima anggota Komisi VIII DPR RI Sigit Purnomo.
Dalam pertemuan itu, Komisi III turut membawa perhatian terhadap kebutuhan pengembangan fasilitas Asrama Haji Gorontalo sebagai bagian dari persiapan menuju embarkasi penuh.
Kunjungan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Komisi III Anas Jusuf, Sekretaris Komisi I Wayan Sudiarta, serta anggota Komisi III Sun Biki dan Indriani Dunda.
Anggota Komisi III DPRD Gorontalo, Indriani Dunda, mengatakan revitalisasi Asrama Haji perlu mendapat pengawalan serius. Menurutnya, peningkatan status menjadi embarkasi penuh tidak bisa hanya mengandalkan kesiapan administratif.
Fasilitas fisik dan sarana pendukung bagi jamaah juga harus dipastikan memenuhi kebutuhan pelayanan.
“Ini yang kita kawal. Jangan sampai target embarkasi penuh 2028 sudah ditetapkan, tetapi kesiapan fasilitas belum berjalan sesuai kebutuhan,” kata Indriani.
Menurut Indriani, Komisi III ingin memastikan dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan Asrama Haji Gorontalo dapat diwujudkan dalam langkah pembangunan yang konkret.
Ia menilai revitalisasi tidak sekadar menyangkut pembenahan bangunan, tetapi berkaitan langsung dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada jamaah asal Gorontalo.
Dengan fasilitas yang memadai, Gorontalo diharapkan semakin siap menjalankan pelayanan haji secara lebih mandiri ketika status embarkasi penuh dapat diwujudkan.
“Harapannya, pembenahan Asrama Haji ini benar-benar dipercepat sehingga ketika target 2028 tiba, Gorontalo sudah siap dari sisi fasilitas maupun pelayanan,” ujarnya.
Komisi III menilai koordinasi dengan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam mengawal agenda tersebut. DPRD tidak ingin rencana menuju embarkasi penuh berhenti pada target dan dokumen perencanaan.
Karena itu, hasil kunjungan kerja ke DPR RI akan menjadi salah satu pijakan Komisi III untuk terus mendorong pemenuhan kebutuhan pembangunan dan revitalisasi Asrama Haji Gorontalo.
Pengawasan tersebut sekaligus diarahkan untuk memastikan kesiapan fasilitas berjalan seiring dengan target peningkatan status penyelenggaraan haji pada 2028.
Bagi DPRD, pembangunan infrastruktur haji memiliki kaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik. Terlebih, fasilitas tersebut digunakan masyarakat Gorontalo yang setiap tahun berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji.
