TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO– nyaluran bantuan peralatan bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Gorontalo mendapat perhatian serius dari DPRD Provinsi Gorontalo.
Tidak hanya memastikan bantuan tersalurkan, anggota DPRD Indriani Dunda juga turun langsung untuk melihat pemanfaatannya di tingkat penerima.
Monitoring tersebut dilakukan Indriani dengan mengunjungi usaha mebel milik Bayu Duhengo di Kelurahan Dulomo Utara, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Rabu (4/11/2026).
Kunjungan itu menjadi bagian dari pengawasan terhadap bantuan peralatan usaha yang dialokasikan melalui program pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Gorontalo.
Dalam peninjauan tersebut, Indriani ingin memastikan peralatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha dan benar-benar digunakan untuk menunjang kegiatan produksi.
Politisi Partai NasDem itu menilai, keberhasilan program bantuan tidak cukup diukur dari jumlah peralatan yang telah diserahkan. Lebih dari itu, dampaknya terhadap perkembangan usaha masyarakat harus menjadi perhatian.
“Monitoring ini penting agar kita bisa mengetahui apakah bantuan yang diberikan benar-benar dibutuhkan dan dimanfaatkan dengan baik. Jangan sampai peralatan yang sudah diserahkan justru tidak digunakan sebagaimana mestinya,” kata Indriani.
Ia menjelaskan, bantuan peralatan IKM diharapkan mampu meningkatkan kemampuan produksi, memperkuat keberlangsungan usaha, sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
Karena itu, Indriani mengingatkan penerima agar menjaga dan menggunakan fasilitas yang diberikan sesuai peruntukannya. Ia secara khusus meminta agar bantuan tersebut tidak dialihkan kepada orang lain maupun diperjualbelikan.
“Harapan kami, bantuan ini benar-benar digunakan untuk menunjang usaha. Jangan sampai setelah diterima justru dipindahtangankan atau dijual kepada orang lain. Tujuan bantuan ini adalah membantu masyarakat mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian keluarga,” tegasnya.
Indriani berharap, optimalisasi bantuan tersebut dapat mendorong pelaku IKM di Gorontalo semakin produktif, mengembangkan skala bisnis, serta memberikan dampak ekonomi bagi lingkungan sekitar.
Menurutnya, pengawasan langsung seperti ini diperlukan agar anggaran daerah melalui Pokir DPRD tidak sekadar menjadi program penyaluran bantuan, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
