TABAYYUN.CO.ID, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melalui Kadin Indonesia Institute merilis hasil Kadin Business Pulse Q2 2026 bertajuk “Ketahanan Dunia Usaha di Tengah Pelemahan Rupiah dan Peluang ICA-CEPA” di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026).
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, mengatakan Business Pulse merupakan survei yang diterbitkan setiap kuartal untuk memotret kondisi dunia usaha sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi.
Menurut Anindya, survei tersebut menjadi instrumen penting untuk mengukur berbagai indikator perekonomian, mulai dari kondisi bisnis, regulasi, birokrasi, kebijakan pemerintah, hingga daya beli masyarakat. Responden survei berasal dari berbagai kalangan pelaku usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) hingga perusahaan berskala besar.
“Business Pulse menjadi dashboard bagi dunia usaha sekaligus bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran,” ujar Anindya.
Ia menjelaskan, sepanjang kuartal II 2026 dunia usaha masih menghadapi tekanan akibat berbagai faktor eksternal dan domestik. Mulai dari ketidakpastian geopolitik global, pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan biaya energi, hingga kepastian regulasi dan daya beli masyarakat yang belum pulih sepenuhnya.
Meski demikian, Anindya menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Ia optimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada 2026 tetap mampu bertahan di kisaran lima persen.
“Inflasi tetap terjaga dan rasio utang terhadap PDB Indonesia merupakan salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20,” katanya.
Anindya juga menyoroti perubahan cara pandang investor internasional terhadap Indonesia. Jika sebelumnya perhatian tertuju pada besarnya potensi ekonomi nasional, kini yang menjadi sorotan adalah kemampuan pemerintah dalam mengeksekusi berbagai kebijakan.
“Sekarang dunia luar tidak lagi menanyakan potensi Indonesia. Mereka sudah paham dan percaya. Yang selalu ditanyakan adalah apakah Indonesia bisa mengeksekusi kebijakannya, apakah regulasinya memiliki kepastian, dan apakah Indonesia punya talenta untuk mencapai Indonesia Emas,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi dorongan bagi Kadin untuk memperkuat komunikasi dengan pelaku usaha di berbagai daerah sekaligus menjalankan fungsi advokasi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi dunia usaha.
Selain itu, Anindya menilai Indonesia tengah memasuki fase transformasi ekonomi dari yang bertumpu pada sumber daya alam menuju ekonomi berbasis sumber daya manusia. Karena itu, peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu kunci dalam menghadapi persaingan global.
Ia juga mengajak pelaku usaha untuk beradaptasi dengan tatanan ekonomi global yang baru atau new equilibrium melalui peningkatan efisiensi, percepatan transformasi digital, menjaga lapangan kerja, serta memperluas pasar ekspor.
Menurut Anindya, peluang ekspor Indonesia masih sangat besar, terutama melalui berbagai perjanjian perdagangan internasional seperti Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA). Namun, pemanfaatannya dinilai masih belum optimal.
“Sayang sekali kalau kita tidak meningkatkan ekspor karena sekitar 80 persen pelaku usaha belum mengetahui detail pemanfaatan CEPA. Padahal sebentar lagi perjanjian dengan Uni Eropa akan berjalan dan Kanada juga sudah kita tandatangani pada awal tahun,” katanya.
Sementara itu, Direktur Insights Kadin Indonesia Institute, Fakhrul Fulvian, mengungkapkan hasil survei menunjukkan sentimen dunia usaha pada kuartal II 2026 mengalami pelemahan dibandingkan kuartal sebelumnya.
Menurutnya, pelemahan rupiah serta ketidakpastian kebijakan fiskal menjadi perhatian terbesar pelaku usaha.
“Hasil kuartal II menunjukkan sentimen bisnis masih melemah dibandingkan kuartal I. Konsen utama pelaku usaha adalah pelemahan rupiah dan kepastian kebijakan fiskal pemerintah,” ujar Fakhrul.
Meski demikian, ia melihat optimisme pelaku usaha mulai membaik seiring meredanya risiko geopolitik global, terutama konflik di Timur Tengah. Perusahaan yang berorientasi ekspor mulai melihat adanya peluang perbaikan permintaan dari pasar internasional.
Fakhrul menambahkan, pelemahan nilai tukar rupiah juga berdampak langsung terhadap kenaikan biaya operasional perusahaan. Di sisi lain, pelaku usaha belum sepenuhnya mampu menaikkan harga produk karena daya beli masyarakat masih relatif terbatas.
Berdasarkan hasil Business Pulse Q2 2026, sebanyak 47,1 persen pelaku usaha menyatakan kondisi bisnis memburuk dibandingkan kuartal sebelumnya. Angka tersebut meningkat dari 40,5 persen pada kuartal I 2026.
Di sektor industri, sebanyak 51,8 persen responden menilai kondisi usaha semakin memburuk. Sementara itu, 43,5 persen pelaku usaha mengaku belum memiliki rencana melakukan investasi dalam enam bulan mendatang, dengan kelompok UMKM menjadi sektor yang paling terdampak.
Survei juga menunjukkan birokrasi dan regulasi kini menjadi tantangan utama dunia usaha dengan tingkat kekhawatiran mencapai 16,4 persen, melampaui isu kebijakan pemerintah yang sebelumnya menjadi perhatian terbesar.
Di sisi lain, perkembangan pasar tetap menjadi sumber optimisme pelaku usaha, terutama karena mulai membaiknya kondisi perdagangan internasional setelah meredanya konflik geopolitik.
Direktur Eksekutif Kadin Indonesia Institute, Mulya Amri, mengatakan pemerintah perlu mempercepat stabilisasi nilai tukar rupiah, menghadirkan kepastian regulasi, menyederhanakan birokrasi, serta memperkuat daya beli masyarakat guna memulihkan kepercayaan pelaku usaha.
Selain itu, dukungan afirmatif seperti kemudahan akses pembiayaan dinilai perlu difokuskan kepada usaha kecil dan menengah yang paling rentan menghadapi tekanan ekonomi. Sosialisasi mengenai pemanfaatan ICA-CEPA juga perlu diperluas agar peluang ekspor dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Temuan Business Pulse Q2-2026 menegaskan bahwa dunia usaha Indonesia tengah menghadapi tekanan berlapis, mulai dari pelemahan rupiah, birokrasi, hingga minimnya pemahaman atas peluang kerja sama baru seperti ICA-CEPA. Tugas kita bersama adalah memastikan kepastian kebijakan hadir lebih cepat dari tekanan yang dirasakan pelaku usaha, sekaligus memperluas sosialisasi agar peluang seperti ICA-CEPA benar-benar dapat dimanfaatkan, khususnya oleh usaha kecil dan menengah yang paling rentan,” pungkas Mulya.
