TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Persoalan stabilitas harga kebutuhan pokok dan penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi perhatian dalam agenda Reses Masa Persidangan Pertama Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, di Kelurahan Heledulaa Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo. Rabu,04/11/26.
Dalam pertemuan bersama masyarakat dan pelaku usaha di Jalan H.I. Cokroaminoto tersebut, Meyke menegaskan komitmennya untuk mengawal berbagai program pemerintah daerah melalui fungsi pengawasan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo.
Menurut Meyke, pengendalian harga pangan dan pengembangan UMKM merupakan dua sektor penting yang berpengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Sebagai anggota Komisi II, ia memastikan pihaknya terus memantau kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) mitra, khususnya yang membidangi perdagangan, koperasi, pertanian, peternakan, dan kelautan.
Dalam kesempatan itu, perwakilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Gorontalo, Lila, turut memaparkan sejumlah strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
Salah satunya melalui pelaksanaan operasi pasar murah dengan melibatkan Bulog, PPI, serta distributor resmi. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan sejumlah komoditas penting, seperti beras dan cabai, dengan harga sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pemerintah juga melakukan sidang pasar dan pengawasan terpadu bersama Kejaksaan, Kepolisian Daerah (Polda), serta instansi terkait untuk merespons potensi lonjakan harga komoditas tertentu, termasuk daging sapi.
Pengawasan juga dilakukan melalui pemantauan harga harian berbasis aplikasi digital. Data tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam mengidentifikasi perubahan harga dan menentukan langkah pengendalian.
Koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Kementerian Dalam Negeri juga terus dilakukan melalui evaluasi mingguan guna mengantisipasi tekanan inflasi di daerah.
UMKM Diminta Segera Urus NIB
Selain stabilisasi harga pangan, persoalan legalitas dan pengembangan UMKM turut menjadi perhatian dalam dialog bersama warga.
Disperindag Provinsi Gorontalo menjelaskan, pembinaan terhadap pelaku UMKM dilakukan melalui sejumlah tahapan, mulai dari peningkatan kapasitas usaha, pendampingan perizinan, perluasan pemasaran, hingga dukungan teknologi berupa bantuan mesin dan peralatan produksi.
Namun, tidak semua pelaku usaha dapat langsung mengakses program bantuan tersebut. Salah satu persyaratan penting adalah kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Syarat utama agar usaha dapat terdata dan menerima intervensi bantuan peralatan adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Kami mengimbau para pelaku usaha di Kelurahan Heledulaa Utara untuk segera mengurus perizinan NIB melalui dinas terkait agar masuk dalam database pengembangan UMKM,” tegas pihak dinas di hadapan peserta reses.
Persyaratan tersebut menjadi penting karena legalitas usaha merupakan salah satu dasar pemerintah dalam memetakan kebutuhan sekaligus menentukan sasaran program pembinaan dan bantuan.
Melalui kegiatan reses ini, Meyke berharap aspirasi masyarakat dapat menjadi bahan pengawalan dalam pembahasan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan OPD teknis agar kebijakan stabilisasi harga pangan tidak berhenti pada program semata, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Di sisi lain, pelaku UMKM diharapkan semakin terdorong untuk mengurus legalitas usaha dan memanfaatkan berbagai program pembinaan sehingga mampu berkembang, meningkatkan produktivitas, serta naik kelas.
