TABAYYUN.CO.ID, KOTA GORONTALO — Pemerintah Kota Gorontalo menargetkan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) rampung pada akhir 2026. Fasilitas tersebut diproyeksikan menjadi pusat layanan terpadu sekaligus instrumen untuk memangkas birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pembangunan MPP menjadi salah satu program prioritas Pemkot Gorontalo. Kehadirannya diharapkan membuat masyarakat dapat mengakses berbagai layanan pemerintah secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi.
Program tersebut turut menjadi perhatian dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Gorontalo tahun 2026 bersama Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kamis (17/9/2026).
Dalam in-depth interview yang berlangsung secara daring dari Ruang Pola Kantor Wali Kota Gorontalo, Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel menegaskan pembangunan MPP tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian fisik.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah harus diukur dari manfaat program yang benar-benar dirasakan masyarakat, bukan hanya dari besarnya anggaran yang terserap atau banyaknya program yang tercantum dalam laporan.
“Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana program tersebut menghasilkan perubahan yang dirasakan langsung masyarakat,” ujar Wawali Indra.
Ia menegaskan masyarakat membutuhkan pelayanan yang sederhana dan tidak berbelit-belit.
“Masyarakat tidak butuh laporan angka yang tinggi, yang masyarakat butuhkan adalah pelayanan yang cepat dan mudah,” tambahnya.
Karena itu, penyelesaian MPP pada penghujung 2026 dinilai harus menjadi momentum untuk mengubah pola pelayanan publik di Kota Gorontalo.
“Pembangunan Mal Pelayanan Publik yang selesai akhir tahun ini harus menjadi jawaban atas persoalan tersebut,” katanya.
Selain memperbaiki pelayanan, MPP juga ditempatkan dalam strategi Pemkot Gorontalo meningkatkan capaian SAKIP.
Pemerintah Kota Gorontalo membidik kenaikan predikat SAKIP dari B menjadi BB. Indra menyebut keberadaan MPP menjadi salah satu instrumen untuk mendukung target tersebut.
“Kita membidik lompatan predikat dari B menjadi BB. Dan MPP ini adalah salah satu senjata kita untuk mencapai target tersebut,” tutur Indra.
Meski demikian, Indra mengingatkan agar peningkatan predikat SAKIP tidak berhenti sebagai target administratif.
Menurutnya, nilai dan predikat SAKIP harus berjalan seiring dengan perubahan nyata dalam kualitas pelayanan publik.
Atas dasar itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) didorong mulai mempersiapkan integrasi layanan ke dalam MPP.
Setiap layanan yang nantinya tersedia di fasilitas tersebut juga diminta memiliki basis data yang mampu menunjukkan hasil dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Jangan hanya sekadar menggambarkan atau menampilkan aktivitas pemerintah saja,” tegasnya.
Konsep tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, termasuk menutup ruang terjadinya praktik pungutan liar (pungli).
Dengan demikian, MPP tidak hanya diposisikan sebagai tempat berkumpulnya berbagai jenis layanan pemerintah, tetapi juga sebagai bagian dari upaya Pemkot Gorontalo memastikan penggunaan sumber daya publik menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Penyelesaian pembangunan pada akhir 2026 nantinya menjadi tahap awal. Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh layanan yang masuk ke dalam MPP benar-benar terintegrasi dan mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, serta terukur.
