Kemarau Mengancam Pertanian, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo Cek Kesiapan Desa

TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Musim kemarau mulai memberikan dampak terhadap sejumlah wilayah di Gorontalo. Selain berpotensi mengganggu ketersediaan air, kondisi cuaca kering juga mulai memukul sektor pertanian dan meningkatkan risiko kebakaran.

Situasi tersebut menjadi perhatian Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo bersama Wakil Ketua III DPRD Provinsi Gorontalo. Mereka melakukan monitoring terhadap kesiapan pemerintah desa dan kelurahan menghadapi dampak musim kemarau.

Pemantauan dilakukan untuk melihat kesiapan pemerintah tingkat bawah dalam mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul, terutama menyangkut kebutuhan air bersih, kondisi pertanian, serta potensi kebakaran.

Salah satu lokasi yang menjadi sasaran monitoring adalah Kelurahan Bulota, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.

Baca Juga :  Tanggul Jebol dan Jembatan Roboh, Komisi III DPRD Gorontalo Turun ke Desa Barakati

Dari hasil pemantauan, ketersediaan air bersih di wilayah tersebut masih relatif aman. Namun, kondisi berbeda terjadi pada sektor pertanian yang mulai merasakan dampak kekeringan.

Sejumlah wilayah dilaporkan mengalami gagal panen. Minimnya ketersediaan air menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberlangsungan aktivitas pertanian masyarakat.

Ancaman lain yang ikut menjadi perhatian adalah potensi kebakaran. Pemerintah kelurahan menyebut pernah terjadi kebakaran yang dipicu sekam padi yang terbakar saat kondisi lingkungan kering.

“Memang pernah ada kejadian kebakaran yang diakibatkan oleh sekam padi yang terbakar. Hal tersebut sudah kami antisipasi bersama masyarakat. Pemerintah kelurahan selalu mengimbau dan menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahaya kebakaran, terutama pada musim kekeringan seperti sekarang ini,” jelas pihak pemerintah kelurahan.

Baca Juga :  Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Kawal Penyelesaian Sengketa Lahan GORR, Komisi I Tinjau Dua Desa di Kabupaten Gorontalo

Untuk menekan risiko tersebut, pemerintah kelurahan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Koordinasi dengan pemerintah kecamatan juga dilakukan sebagai bagian dari langkah penanganan dan pencegahan.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Sidiki, mengatakan monitoring dilakukan untuk memastikan pemerintah desa dan kelurahan tidak hanya merespons ketika dampak kekeringan sudah terjadi.

Menurut dia, persoalan musim kemarau memiliki dampak yang luas. Tidak hanya menyangkut kebutuhan air bersih, tetapi juga dapat memengaruhi hasil pertanian sekaligus meningkatkan potensi kebakaran.

“Pemerintah desa dan kelurahan harus terus memperkuat koordinasi serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Kita perlu memastikan langkah antisipasi dilakukan sejak awal, sehingga dampak kekeringan dapat diminimalkan, terutama menyangkut kebutuhan air bersih, pertanian, dan potensi kebakaran,” ujar Yeyen.

Baca Juga :  DPRD Provinsi Gorontalo Desak Percepatan IPR Hulawa, Ribuan Penambang Masih Beroperasi Tanpa Legalitas

Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo selanjutnya mendorong pemerintah desa dan kelurahan untuk rutin memantau kondisi wilayah masing-masing.

Koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan instansi terkait juga dinilai perlu diperkuat agar persoalan yang muncul selama musim kemarau dapat segera diketahui dan ditangani.

Dengan langkah antisipasi sejak dini, pemerintah diharapkan dapat menekan dampak kekeringan terhadap masyarakat, khususnya terkait kebutuhan air, aktivitas pertanian, dan risiko kebakaran.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *