Tabayyun.co.id, GORONTALO — Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Idrus Mopili, menegaskan posisi strategis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan. Pernyataan itu disampaikannya dalam pertemuan bersama BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Selasa (13/1/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang pertemuan BPK tersebut turut dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Sekretaris Daerah Sofyan Ibrahim, serta sejumlah pejabat pemerintah daerah dan jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.
Dalam sambutannya, Thomas menyampaikan apresiasi atas peran BPK dalam menjaga akuntabilitas keuangan daerah. Ia menilai, fungsi pemeriksaan yang dijalankan BPK menjadi instrumen kontrol penting bagi penyelenggara pemerintahan.
“Kalau bicara pengelolaan dan pemeriksaan keuangan, maka dokternya adalah BPK. Karena itu, kami di DPRD bersama seluruh jajaran wajib patuh dan taat terhadap hasil pemeriksaan yang diberikan,” ujarnya.
Thomas mengatakan, hasil pemeriksaan BPK kerap menjadi pengingat bagi seluruh pihak agar lebih disiplin dan berhati-hati dalam menjalankan tata kelola keuangan. Menurut dia, temuan yang disampaikan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bahan evaluasi bersama.
Ia juga menekankan pentingnya komitmen DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan BPK sesuai dengan mekanisme dan tenggat waktu yang telah ditentukan.
“Tidak ada alasan untuk mengabaikan rekomendasi. Kalau sudah ditandatangani, maka harus diselesaikan. Ini menjadi pelajaran penting agar ke depan tidak terulang,” tegasnya.
Lebih lanjut, Thomas menyampaikan optimisme terhadap sinergi DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gusnar Ismail. Ia menilai kolaborasi yang solid akan berdampak langsung pada perbaikan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.
“Insyaallah, kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo akan berjalan dengan baik, saling menguatkan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi penguat komitmen bersama dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Gorontalo.
