TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO — Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Idrus Mopili, menghadiri kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) yang digelar Anggota DPR RI Komisi XII Fraksi Partai Golkar, Rusli Habibie, di Gorontalo, Jumat (8/5/2026).
Dalam forum tersebut, Thomas menilai kegiatan yang diinisiasi Rusli Habibie menjadi ruang penting untuk membahas persoalan masyarakat, khususnya terkait sektor pertambangan di Gorontalo.
“Alhamdulillah hari ini Pak Rusli Habibi memprakarsai pertemuan perdana anggota DPR yang memiliki kepekaan terhadap bagaimana kesulitan rakyat yang ada di Gorontalo di Provinsi Gorontalo,” ujarnya.
Ia berharap pertemuan tersebut dapat membuka cara pandang seluruh pihak agar pemerintah lebih serius merespons berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Thomas juga menyinggung aturan mengenai kawasan penyangga atau buffer zone pertambangan yang dinilai masih menjadi kendala di lapangan. Menurut dia, aturan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri dan sudah berlaku cukup lama.
Dalam kesempatan itu, Thomas mengungkapkan bahwa sejumlah pihak, termasuk Pemerintah Provinsi Gorontalo dan aparat penegak hukum, siap dilibatkan untuk mencari solusi atas persoalan pertambangan tersebut.
Ia menyebut Rusli Habibie bahkan telah menjadwalkan pertemuan dengan menteri terkait guna membahas persoalan yang dihadapi masyarakat Gorontalo.
“Kami mau diajak Pak Gubernur mau diajak Kapolda diajak bahkan Beliau sudah menyatakan sudah ada alokasi waktu oleh Menteri untuk menerima kami,” ungkapnya.
Thomas menilai ada sejumlah wilayah yang tidak masuk dalam kawasan buffer zone sehingga proses penerbitan izinnya dinilai bisa segera dipercepat.
“Artinya yang tidak bersentuhan dengan perbatasan zona perbatasan ini, saya kira ini sudah boleh kita dorong untuk percepatan pengeluaran izin-izinnya,” katanya.
Ia juga memastikan DPRD Provinsi Gorontalo siap mengawal aspirasi masyarakat terkait pengurusan izin dan berbagai persoalan pertambangan lainnya.
