TABAYYUN.CO.ID, GORONTALO – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Rabu (22/7/2026).
Kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan pengawasan terhadap sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Gorontalo.
Kegiatan itu dihadiri Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Aryanto Husain, Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP Saiful Umam, Direktur Penanganan Pelanggaran Ditjen PSDKP Halid K. Jusuf, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sumono, Direktur Prasarana dan Sarana, para Direktur Eselon II Ditjen PSDKP, Komandan Pangkalan PSDKP Bitung Kurniawan, serta jajaran terkait. Saat ini Ditjen PSDKP dipimpin oleh Pung Nugroho Saksono.
Dalam sambutannya, Sekretaris Ditjen PSDKP Saiful Umam mengungkapkan bahwa pihaknya telah membentuk contact center darurat bagi nelayan. Layanan tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat pesisir, sekaligus meningkatkan respons pemerintah terhadap kebutuhan nelayan.
Selain menghadirkan layanan darurat, Ditjen PSDKP juga mendorong Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menyusun regulasi daerah yang mengatur pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran di sektor kelautan dan perikanan. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di daerah.
Saiful menambahkan, melalui penandatanganan kerja sama tersebut, Gorontalo akan menjadi salah satu daerah yang diprioritaskan dalam program peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan yang difasilitasi Ditjen PSDKP.
“Harapannya, perjanjian kerja sama ini menjadi pintu masuk bagi terwujudnya sinergi yang semakin kuat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan antara pemerintah pusat dan daerah,” ujar Saiful Umam.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas menyambut positif penandatanganan kerja sama tersebut.
Menurutnya, kolaborasi antara Ditjen PSDKP dan Pemerintah Provinsi Gorontalo diharapkan mampu memperkuat pengawasan sumber daya kelautan, memberikan perlindungan yang lebih optimal kepada nelayan, serta mendukung pengelolaan sektor perikanan yang berkelanjutan.
Ia juga berharap sinergi yang terbangun dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan secara bertanggung jawab.
